KosongSatu.ID

MK Cabut Delik Penghinaan Pemerintah, Tapi Kritik Belum Sepenuhnya Bebas dari Ancaman Pidana

MK menghapus Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP karena berisiko mengkriminalisasi kritik. Namun, delik penghinaan Presiden dan pasal lain masih dapat membatasi ekspresi publik.

Majapahit Sudah Merampas Aset Koruptor, DPR Baru Berjanji

Ketika Harta Koruptor Tak Bisa Menunggu Vonis