Dari Aksi Jalanan sampai Laporan HAM Internasional

Iklan

Di lapangan, pernyataan “tidak ada bukti” tidak berhenti di ruang wacana. Sejumlah aktivis HAM dan korban kekerasan Orde Baru menggelar aksi di depan kementerian terkait, menolak pencantuman nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional.

Bagi mereka, kalimat itu dianggap sebagai penyangkalan terhadap sejarah yang mereka alami sendiri: pembantaian 1965–1966, Tanjung Priok, Talangsari, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, kekerasan di Timor Timur, hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998.

Aksi Kamisan di berbagai kota turut mengangkat isu ini. “Yang tidak ada itu bukan bukti, tapi kemauan negara untuk mengakuinya,” ucap seorang peserta aksi di Denpasar, Kamis (6/11).

Baca Juga:
Wetu Telu, Ketika Alam Menjadi Cara Beriman

Organisasi seperti Amnesty International Indonesia, KontraS, dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai klaim “tidak ada bukti” bertentangan dengan laporan resmi Komnas HAM tahun 2012 yang menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965–1966.

Effendi Saleh, 87 tahun, yang mengaku pernah ditahan selama 10 tahun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, memegang poster saat mengikuti aksi protes menentang rencana pemerintah menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Indonesia, 6 November 2025. – REUTERS/Willy Kurniawan

Amnesty International dan International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag bahkan mencatat pembunuhan massal lebih dari 500.000 orang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Organisasi perempuan seperti Solidaritas Perempuan mengingatkan bahwa penyangkalan terhadap kekerasan masa lalu — termasuk pemerkosaan massal Mei 1998 — bisa menjadi bentuk kekerasan baru terhadap para penyintas.

Gus Mus: Luka NU dan Simbol Kebenaran Sejarah

Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujarnya, dikutip dari NU Online, Rabu (5/11).

Baca Juga:
Dari Sengketa Air ke Desa Yosowilangun: Jejak Brotonegoro di Manyar Gresik

Menurutnya, warga NU yang mendukung langkah itu “tidak paham sejarah”. “Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.

Gus Mus mengenang masa ketika banyak ulama dan pesantren diperlakukan tidak adil di era Orde Baru. “Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohkan bupati,” kisahnya.

Ia juga menceritakan adiknya, Kiai Adib Bisri, yang keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar. “Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasihat. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.