Pada bagian lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memutuskan. “Kementerian dan Dewan Gelar harus mempertimbangkan seluruh masukan,” ujarnya di DPR, 23 April 2025 lalu.
Penolak: “Ini Pengkhianatan Reformasi”
Dari kubu penolak, suara keras datang dari kelompok HAM dan korban kekerasan politik.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada 22 Oktober 2025 menyebut usulan ini sebagai “pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998”. Menurutnya, negara seolah berupaya mencuci dosa rezim Orde Baru yang penuh pelanggaran HAM berat, mulai dari 1965 hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menulis pernyataan berjudul Penjahat HAM dan Bapak Korupsi pada 1 November 2025 untuk menolak keras langkah Kemensos. YLBHI menilai Soeharto gagal memenuhi syarat moral dan politik karena jejak KKN dan pelanggaran HAM yang juga pernah diakui negara.
Sejarawan UGM Sri Margana menegaskan bahwa Pahlawan Nasional idealnya tidak memiliki cacat moral dan politik yang berat. “Pahlawan Nasional tak boleh punya cacat moral dan politik,” katanya pada 30 Oktober 2025. Ia menyebut ironis jika Soeharto — yang memimpin rezim dengan banyak catatan pelanggaran HAM — diusulkan dalam paket yang sama dengan korban seperti Marsinah.
NU Online ikut menyoroti perbandingan ini dengan tajuk satir: 6 Jam Soeharto Berjasa, Bagaimana 290 Ribu Jam Sisanya? Sebuah cara menegaskan bahwa penilaian atas seorang pemimpin tidak bisa hanya diambil dari satu bab sejarah.
Fadli Zon: “Tidak Ada Bukti Pelanggaran HAM”
Polemik memuncak ketika Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menyampaikan pernyataannya di Jakarta, Rabu 5 November 2025, menjelang Hari Pahlawan.
“Tidak pernah ada buktinya. Pelaku genosida apa? Enggak ada.”
Ucapan itu merujuk pada tuduhan bahwa Soeharto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, terutama dalam tragedi 1965–1966 dan berbagai peristiwa kekerasan politik sampai menjelang Reformasi 1998.
Tinggalkan Balasan