Pelatihan semi-militer calon manajer Kopdes Merah Putih dijual sebagai pembentuk disiplin. Tetapi ketika koperasi harus menjual, mencatat, dan mencari laba, apakah baris-berbaris cukup menjawab pasar?

KOSONGSATU.ID – Di desa, koperasi tidak tumbang karena manajernya kurang kuat berdiri di lapangan.

Koperasi tumbang karena stok tak berputar, kas bocor, utang macet, laporan keuangan tak terbaca, dan barang yang dijual tidak pernah benar-benar dibutuhkan warga.

Iklan

Namun, ketika pemerintah menyiapkan puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satu pintu masuk yang dipilih justru pelatihan bergaya militer: disiplin, bela negara, ketangguhan mental, dan pembentukan karakter.

Di situlah kontroversinya bermula.

Bukan karena disiplin tidak penting. Justru koperasi tanpa disiplin hampir pasti berubah menjadi toko desa yang ramai saat pembukaan, lalu sepi ketika tagihan datang.

Masalahnya, disiplin bukan satu-satunya mata uang di dunia usaha. Pasar tidak tunduk hanya karena manajernya sigap saat apel pagi.

Pasar tunduk pada harga, kualitas, jaringan pasok, pencatatan kas, kepercayaan anggota, dan kemampuan membaca kebutuhan warga.

Ketika Koperasi Diperlakukan Seperti Proyek Komando

Pemerintah membuka 30.000 formasi manajer Kopdes dalam rekrutmen 2026. Peminatnya besar: lebih dari 639 ribu orang mendaftar, dengan sekitar 483 ribu pelamar lolos tahap administrasi. Angka itu menunjukkan bahwa koperasi desa bukan lagi sekadar proyek administratif, melainkan juga sumber harapan kerja baru di tengah sempitnya lapangan kerja formal.

Tetapi besarnya angka pelamar juga membawa konsekuensi lain: negara sedang membentuk lapisan baru pengelola ekonomi desa dalam skala massal.

Karena itu, pertanyaannya menjadi lebih serius. Model sumber daya manusia seperti apa yang sedang diproduksi?

Apakah mereka sedang disiapkan sebagai pengelola usaha yang mampu menghitung margin, membaca arus kas, dan bernegosiasi dengan pemasok? Ataukah lebih banyak dipersiapkan sebagai pelaksana program yang patuh pada instruksi dari atas?

Kementerian Pertahanan sendiri membingkai diklat itu sebagai pembentukan karakter dan bela negara. Dalam pengarahan kepada peserta, Kemhan menyebut para calon manajer diharapkan bukan hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga karakter tangguh, responsif, berintegritas, serta berjiwa bela negara.

Narasi itu terdengar baik. Sulit menolak disiplin, integritas, atau tanggung jawab.

Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik selalu harus diuji dengan desain. Sebab program yang terlalu sibuk membentuk mental dapat kehilangan waktu untuk membentuk keahlian.

Masalahnya Bukan Disiplin, Melainkan Porsi

Koperasi bukan institusi pertahanan. Ia adalah badan usaha milik anggota.

Undang-Undang Perkoperasian bahkan menempatkan pengelola sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola usaha, sementara pengurus tetap bertanggung jawab kepada rapat anggota. Artinya, manajer koperasi bukan sekadar operator program pemerintah. Ia harus mampu menjalankan usaha secara profesional dan tetap tunduk pada kepentingan anggota.

Dalam bahasa sederhana: koperasi tidak cukup dipimpin orang yang patuh. Koperasi harus dikelola orang yang cakap.

Kecakapan itu sangat konkret.

Manajer harus bisa menentukan barang apa yang layak dijual. Ia harus memahami apakah desa lebih membutuhkan pupuk, sembako, cold storage, layanan logistik, obat, atau akses pembiayaan.

Ia juga harus tahu kapan harga murah justru menciptakan kerugian, kapan stok harus dipangkas, dan kapan kerja sama dengan pemasok perlu dihentikan.

Kopdes Merah Putih sendiri dirancang menjalankan usaha yang tidak ringan: dari sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, pergudangan, hingga logistik. Pemerintah bahkan meminta model bisnis koperasi disesuaikan dengan karakter dan potensi tiap desa.

Dengan cakupan usaha seperti itu, kebutuhan manajerialnya bukan sekadar “bisa memimpin”. Ia harus bisa membaca neraca.

Desa Tidak Kekurangan Komando, Desa Kekurangan Model Bisnis

Di banyak desa, persoalan ekonomi bukan tidak adanya lembaga. Desa sudah mengenal BUMDes, kelompok tani, koperasi lama, unit simpan pinjam, hingga jaringan pedagang lokal.

Yang sering kurang adalah model usaha yang benar-benar hidup.

Kopdes Merah Putih berisiko masuk ke ruang yang sudah penuh lembaga, tetapi belum tentu penuh transaksi. Karena itu, tantangan utama bukan mendirikan bangunan atau melantik pengurus, melainkan memastikan koperasi punya pelanggan, anggota aktif, pemasok yang sehat, dan produk yang bergerak.

Di titik ini, pendekatan semi-militer bisa menjadi simbol yang terlalu besar dibanding substansi yang sedang dibutuhkan.

Sebab tantangan terbesar koperasi tidak selalu datang dari peserta yang malas bangun pagi. Tantangan justru muncul saat pengurus harus menolak titipan proyek, memilih pemasok secara terbuka, menagih kredit anggota tanpa memecah hubungan sosial, atau menjelaskan kerugian usaha dalam rapat anggota.

Itu bukan medan latihan fisik. Itu medan tata kelola.

Negara Seolah Sedang Mencari Manajer yang Tahan Tekanan

Ada sinyal politik yang lebih besar di balik pilihan pelatihan semacam ini.

Pemerintah tampaknya ingin membangun figur manajer Kopdes yang bukan hanya bisa menjalankan usaha, tetapi juga tahan terhadap tekanan birokrasi, loyal terhadap program, dan mampu menggerakkan struktur hingga tingkat desa.