Kementerian Pertahanan sendiri membingkai diklat itu sebagai pembentukan karakter dan bela negara. Dalam pengarahan kepada peserta, Kemhan menyebut para calon manajer diharapkan bukan hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga karakter tangguh, responsif, berintegritas, serta berjiwa bela negara.
Narasi itu terdengar baik. Sulit menolak disiplin, integritas, atau tanggung jawab.
Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik selalu harus diuji dengan desain. Sebab program yang terlalu sibuk membentuk mental dapat kehilangan waktu untuk membentuk keahlian.
Masalahnya Bukan Disiplin, Melainkan Porsi
Koperasi bukan institusi pertahanan. Ia adalah badan usaha milik anggota.
Undang-Undang Perkoperasian bahkan menempatkan pengelola sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola usaha, sementara pengurus tetap bertanggung jawab kepada rapat anggota. Artinya, manajer koperasi bukan sekadar operator program pemerintah. Ia harus mampu menjalankan usaha secara profesional dan tetap tunduk pada kepentingan anggota.
Dalam bahasa sederhana: koperasi tidak cukup dipimpin orang yang patuh. Koperasi harus dikelola orang yang cakap.
Kecakapan itu sangat konkret.
Manajer harus bisa menentukan barang apa yang layak dijual. Ia harus memahami apakah desa lebih membutuhkan pupuk, sembako, cold storage, layanan logistik, obat, atau akses pembiayaan.
Ia juga harus tahu kapan harga murah justru menciptakan kerugian, kapan stok harus dipangkas, dan kapan kerja sama dengan pemasok perlu dihentikan.
Kopdes Merah Putih sendiri dirancang menjalankan usaha yang tidak ringan: dari sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, pergudangan, hingga logistik. Pemerintah bahkan meminta model bisnis koperasi disesuaikan dengan karakter dan potensi tiap desa.
Dengan cakupan usaha seperti itu, kebutuhan manajerialnya bukan sekadar “bisa memimpin”. Ia harus bisa membaca neraca.
Desa Tidak Kekurangan Komando, Desa Kekurangan Model Bisnis
Di banyak desa, persoalan ekonomi bukan tidak adanya lembaga. Desa sudah mengenal BUMDes, kelompok tani, koperasi lama, unit simpan pinjam, hingga jaringan pedagang lokal.
Tinggalkan Balasan