Ia kemudian membandingkan dengan sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dinilainya lebih layak dijadikan panutan moral. “Gus Dur berani mencopot Jenderal Wiranto karena terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Timur. Sampai akhir hayat, dia tetap berpihak kepada yang lemah. Bagaimana mungkin Soeharto disejajarkan dengan tokoh seperti Gus Dur atau Marsinah?” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyatakan dukungan penuh. “Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” katanya kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Menurut Muhadjir, kontribusi Soeharto bagi Indonesia tidak bisa diabaikan. “Tidak ada satu pun orang yang memungkiri andil besar Pak Harto bagi bangsa Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno,” ujarnya.
Muhadjir mengingatkan bahwa Soeharto pernah mengaku sebagai kader Muhammadiyah pada Muktamar 1985 di Banda Aceh. “Beliau terang-terangan menyampaikan, tanpa tedeng aling-aling, dia adalah bibit Muhammadiyah. Seperti halnya Bung Karno yang dulu menjadi Ketua Majelis Pengajaran di Bengkulu,” ungkapnya.
MUI dan PBNU: Semua Mantan Presiden Layak Dihargai
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil posisi yang menekankan penghargaan terhadap semua mantan presiden.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa seluruh mantan presiden Indonesia yang telah wafat layak diangkat menjadi Pahlawan Nasional atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memimpin bangsa di masanya.
“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia. Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia — Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Niam menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog dan merangkul berbagai pandangan dalam wacana pemberian gelar pahlawan nasional sebagai cerminan jiwa kenegarawanan. “Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan mengenang kebaikan orang yang telah wafat, terutama jika mereka pemimpin yang berjasa bagi umat dan bangsa,” tambahnya.
Senada, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyebut bangsa Indonesia perlu meneladani masa lalu untuk membangun masa depan. Ia mendukung langkah Kemensos yang mengusulkan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
“Dalam tradisi Islam ada kaidah penting: al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah — menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” kata Gus Fahrur.
Namun dukungan itu tidak bulat. Savic Ali, Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi masa khidmah 2022–2026, menentang keras langkah Mensos Saifullah Yusuf yang memproses pengusulan Soeharto.
“Sebagai Sekjen PBNU, mestinya ia menolak, mengingat sejarah kekerasan Orba terhadap kiai dan warga Nahdliyin,” tulis Savic di Facebook, 23 Oktober 2025. Ia bahkan meminta Gus Ipul mundur dari jabatan Sekjen PBNU agar tak tercatat ikut menobatkan Soeharto sebagai pahlawan.
Tinggalkan Balasan