Muhammadiyah: Suara Terbelah dan Seruan Rekonsiliasi
Di lingkungan Muhammadiyah, sikap terhadap wacana ini tidak tunggal.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak publik mengambil jalan rekonsiliasi. Ia menekankan pentingnya dialog yang mengakui sekaligus jasa dan luka masa lalu. “Rekonsiliasi harus sah secara konstitusional dan tak menambah luka HAM,” katanya, pada 24 April 2025 lalu.
Secara lebih terbuka, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyatakan dukungannya. “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujarnya pada Rabu (5/11).
Menurut Dadang, Soeharto berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Setelah menjabat presiden, imbuhnya, Soeharto dinilai berhasil memimpin pembangunan nasional lewat program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada beras pada 1980-an, program Keluarga Berencana (KB), dan stabilitas ekonomi serta keamanan.
Namun suara berbeda muncul dari dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Usman Hamid menolak keras.
“Jika seseorang meninggal dengan status tersangka atau terlibat dalam dugaan kejahatan — termasuk pelanggaran HAM, korupsi, atau kejahatan lingkungan — tentu sulit menempatkannya sebagai pahlawan,” kata Usman dalam diskusi Mencari Pahlawan Sejati di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11).
Direktur Amnesty International Indonesia itu menyoroti kasus hukum Soeharto yang tak pernah tuntas hingga akhir hayatnya. “Soeharto meninggal ketika sedang menjalani proses hukum. Bahkan di Asia Tenggara, ia pernah dinilai sebagai salah satu pemimpin paling buruk,” ujarnya.
Usman juga mengkritik latar belakang militer Soeharto yang pernah bergabung dengan KNIL, tentara kolonial Belanda. “Ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ia menjadi anggota tentara kolonial,” katanya.
Tinggalkan Balasan