Ketimpangan upah guru honorer kembali disorot saat pemerintah menggenjot Program Makan Bergizi Gratis.
KOSONGSATU.ID—Isu kesejahteraan guru honorer kembali mengemuka seiring sorotan publik terhadap arah prioritas anggaran pendidikan nasional. Di saat pemerintah mengalokasikan dana besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ribuan guru honorer masih menerima upah jauh di bawah standar hidup layak.
Perbandingan itu mencuat di ruang publik karena berlangsung bersamaan. Di satu sisi, skema pendanaan untuk layanan gizi disusun relatif jelas dan terpusat. Di sisi lain, guru honorer yang menjalankan proses belajar-mengajar sehari-hari masih berada dalam ketidakpastian ekonomi.
Kondisi tersebut menegaskan persoalan lama dalam sistem pendidikan. Bukan semata soal besaran gaji, melainkan tentang arah kebijakan dan keberpihakan anggaran terhadap tenaga pendidik non-aparatur sipil negara.
Perbandingan Anggaran yang Mengusik
Perhatian publik menguat ketika muncul kontras antara dukungan negara terhadap tenaga layanan gizi dan situasi guru honorer di sekolah. Banyak guru honorer masih menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), bahkan ada yang hanya memperoleh puluhan ribu rupiah per bulan.
Kondisi ini dinilai memengaruhi keberlanjutan layanan pendidikan. Guru honorer menjadi tulang punggung pembelajaran di banyak daerah, terutama sekolah-sekolah dengan keterbatasan tenaga aparatur sipil negara.
“Kurikulum Tidak Efektif Jika Guru Tidak Sejahtera”
Sorotan tajam disampaikan influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ferry Irwandi. Dalam siniar yang diunggah Jumat (23/1/2026), ia menyebut kesejahteraan guru honorer sebagai persoalan mendasar yang kerap terabaikan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
Ferry mengungkapkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan. Sebagian di antaranya hanya memperoleh sekitar Rp60.000 per bulan.
“Kurikulum yang bagus dan buku yang lengkap tidak akan efektif kalau guru masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Ferry. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi tenaga pendidik.
Hambatan Regulasi Kepegawaian
Menurut Ferry, persoalan guru honorer juga terkait dengan regulasi kepegawaian. Ia menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengangkat dan menggaji tenaga honorer baru.
Dalam kerangka anggaran negara, pemerintah hanya dapat membayar pegawai dengan status kepegawaian yang memiliki dasar hukum. Akibatnya, guru honorer berada pada posisi serba terbatas: dibutuhkan oleh sekolah, tetapi tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem kepegawaian.
Isu HAM dan Tanggung Jawab Negara
Dari parlemen, kritik datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKB, Mafirion. Ia menilai rendahnya kesejahteraan guru honorer dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Mafirion menyebut pembiaran kebijakan terhadap hak ekonomi dan sosial guru honorer sebagai bentuk policy omission. Data yang ia sampaikan menunjukkan sekitar 20,5 persen guru honorer hanya menerima Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
0 Komentar