Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menjerat pabrik, lapak, hingga pengguna. Kapolri membawa temuan BNN ke kantor MUI.
KOSONGSATU.ID — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan seluruh rantai rokok elektrik haram, dari pabrik dan lapak hingga mulut penggunanya.
Pengumuman itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026. Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 sendiri ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dokumen itu diteken Asrorun bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub, lalu diketahui Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.
Isinya tiga ketetapan: menggunakan rokok elektrik haram, menyalahgunakannya untuk narkotika haram, dan memproduksi atau memperjualbelikannya juga haram. Fatwa berlaku sejak ditetapkan.
Soal produksi dan jual beli, bunyinya tegas. “Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Asrorun kepada MUI Digital, Senin.
Larangan memakai bertumpu pada tiga alasan: membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan pencegahan (sadd al dzariah) agar alat ini tak menjadi sarana peredaran narkotika.
Dari Fatwa Daerah ke Fatwa Nasional
Sikap MUI pusat ini lebih keras daripada fatwa yang lebih dulu ada. Muhammadiyah mengharamkan rokok elektrik pada 2020.
Adapun MUI Jawa Timur lewat Fatwa Nomor 1 Tahun 2026, yang ditetapkan 1 Juli, hanya menyasar penyalahgunaannya.
“Perangkatnya sendiri itu tidak haram,” kata Gus Kholili Kholil, anggota Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada 19 Juli, soal fatwa Jawa Timur.
Titik baliknya terjadi pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendatangi kantor MUI di Menteng, Jakarta Pusat, lalu meminta fatwa pelarangan total.
Alasannya, narkotika kini beredar dalam bentuk cair. Datanya sudah lebih dulu dipaparkan ke parlemen.
Pada 7 April, Suyudi yang saat itu memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan uji laboratorium atas 341 sampel cairan rokok elektrik di Komisi III DPR.
Hasilnya, 23 sampel mengandung etomidate, 11 kanabinoid sintetis, dan satu metamfetamin. Etomidate, obat bius, kini narkotika golongan II lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Data terbaru datang pada 10 September. BNN menyebut 1.716 dari 1.745 sampel di laboratoriumnya mengandung narkotika atau zat psikoaktif baru, bukan hitungan seluruh produk di pasaran.
Di kantor MUI, Suyudi menjelaskan sulitnya penindakan. “BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” katanya.
Di lapangan, pada April, Polda Metro Jaya menyita 1.409 kartrid cairan rokok elektrik berisi etomidate dari seorang perempuan berinisial E di Jakarta Timur.
Sepekan sebelum fatwa ditetapkan, Kapolri melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri memakai rokok elektrik, di dalam maupun di luar dinas. Aturannya termuat dalam SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober.
Pelanggar yang memakai bahan kimia biasa dijatuhi hukuman disiplin. “Tapi kalau sampai ada narkotikanya, maka bisa dipidanakan,” kata Suyudi di Markas Besar Polri, 2 November.
Bola Panas di Tangan Pemerintah
Fatwa itu memuat dua belas rekomendasi. MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang pelarangan rokok elektrik beserta sanksinya.
Ihwal pelaksana teknis, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan bersama BNN.
Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri rokok elektrik dan mengevaluasinya. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal demi perlindungan kesehatan masyarakat.
Di Senayan, dukungan sudah lebih dulu mengalir. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung usul pelarangan sejak April, lalu pada 19 Oktober mendesak MUI segera mengeluarkan fatwa haram.
Selain itu, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mencatat sekitar 15 produsen, 20 distributor, dan 1.200 gerai anggotanya menyerap lebih dari 7.500 pekerja, menurut data keanggotaan 2026.
Saat menanggapi fatwa MUI Jawa Timur pada 21 Juli, APVI menegaskan penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika tidak bisa disamakan dengan industri rokok elektronik legal.
Hingga berita ini ditulis, APVI, Kementerian Kesehatan, dan BPOM belum memberikan tanggapan atas fatwa nasional tersebut.
“Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin,” demikian bunyi rekomendasi kesebelas fatwa itu. ***
Tinggalkan Balasan