Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna tanpa memasukkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 12 isu pengawasan. Di luar agenda resmi, tanda tangan usulan hak menyatakan pendapat terus dikumpulkan fraksi.
KOSONGSATU.ID – “Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI, daftar hadir pada rapat paripurna kali ini telah ditandatangani oleh 403 anggota,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebelas anggota lain mengajukan izin sehingga total 414 orang hadir dan kuorum tercapai.
Dalam pidato pembukaan, Puan menempatkan kasus dugaan penyadapan Presiden di urutan pertama. Polemik ijazah Gibran tidak tercantum dalam daftar isu pengawasan.
HMP Diterima, Belum Ditindaklanjuti
Meski tidak diagendakan, Puan membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat atas polemik ijazah SMA Gibran.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” kata Puan usai paripurna.
Menurutnya, laporan itu baru akan ditindaklanjuti setelah masa sidang dibuka, dengan lebih dulu mendengarkan masukan fraksi dan komisi.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada,” ujarnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 10 anggota fraksinya sudah menandatangani usulan HMP itu. Mayoritas fraksi disebut sedang mempertimbangkannya.
PDIP, melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, menilai HMP sebagai langkah paling rasional untuk merespons desakan pemakzulan.
Juru bicara Gerindra Kamrussamad menyatakan partainya menghormati aspirasi anggota fraksi di DPR. Rapat internal disebut bakal digelar untuk membahas putusan MK dan MA.
Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, “mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR.”
Kabar Mundur Masih Desas-desus
Di tengah dinamika itu, beredar kabar bahwa Gibran bakal mengundurkan diri sore ini jika paripurna menyetujui proses pemakzulan.
Menurut laporan sebuah media, kabar itu berasal dari sumber di lingkungan pemerintahan yang identitasnya tidak diungkap.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana yang membenarkan kabar tersebut.
Puan meminta publik menyikapi isu itu dengan tenang. “Kita jangan berandai-andai,” katanya.
Isu ini berpangkal dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang diunggah pada 30 Oktober 2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal demi hukum.
Sebelumnya, dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah SLTA atau sederajat milik Gibran saat pendaftaran calon wakil presiden.
Bila HMP bergulir, pendapat DPR itu baru bisa dibawa ke MK jika disetujui dua pertiga anggota yang menghadiri rapat, dan MK memutus paling lama 90 hari.***
Tinggalkan Balasan