Mensesneg memastikan Prabowo tidak menolak niat Gibran. Namun belum ada pengumuman resmi, dan DPR menimbang hak menyatakan pendapat.
Istana menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Selasa (10/11).
Meski begitu, Istana belum mengumumkan perubahan status jabatan Gibran. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan ia masih wakil presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat itu dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikannya karena menghadapi dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prabowo, menurut Prasetyo, justru “banyak memberikan saran-saran”. Ia membantah kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemerintah menyatakan akan menghormati permintaan itu.
Dua putusan di balik niat itu
Pada 6 Oktober, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA.
Pada akhir Oktober, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum, lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dua putusan itu memicu desakan agar Gibran mengundurkan diri dan mendorong sejumlah fraksi di DPR membuka jalur pemakzulan.
Sebuah laporan yang mengutip narasumber anonim menyebut Gibran ditahan ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo, agar tidak mengundurkan diri. Kabar itu belum dikonfirmasi.
Istana membantah Prabowo menahan atau melarang Gibran.
Joko Widodo terakhir menanggapi isu ini pada 5 November, dengan menyatakan menghormati proses hukum dan hak-hak konstitusional. Ia belum menanggapi perkembangan hari ini.
Apa yang terjadi di DPR?
Rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR hari ini, yang dihadiri 414 anggota, tidak membahas wacana pemakzulan Gibran.
PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Gerindra belum bersikap resmi, tetapi Habiburokhman, politikus partai itu, mempersilakan fraksi mengusulkannya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang memfinalkan sikap.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pimpinan menerima usulan dari organisasi masyarakat dan anggota lintas fraksi, tetapi belum membahasnya secara resmi.
Puan mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan usul HMP. DPR akan mendengar masukan fraksi dan komisi serta menunggu salinan lengkap putusan MA.
Satu laporan menyebut mayoritas fraksi mendukung HMP. Angka itu klaim, bukan hitungan resmi DPR.
HMP memerlukan usul minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi, lalu persetujuan dua pertiga anggota dalam rapat paripurna.
Setelah itu, MK menguji pendapat DPR. Jika terbukti, MPR bersidang dengan kuorum tiga perempat dan keputusan disetujui dua pertiga anggota yang menghadiri rapat.
Bila kursi wakil presiden kosong, Prabowo mengusulkan dua calon dan MPR memilihnya paling lambat 60 hari.***
Tinggalkan Balasan