Promotor memastikan pertunjukan musik maestro asal Italia ini tetap berjalan di Magelang dan Jakarta meski mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia terkait rekam jejak sang artis.
KOSONGSATU.ID — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyesalkan izin pemerintah atas konser Andrea Bocelli. Pertunjukan penyanyi asal Italia itu dijadwalkan di Magelang dan Jakarta pada 31 Oktober serta 3 November 2026.
Sudarnoto menilai langkah tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat serta sikap lembaganya. “Saya sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang ternyata tidak tegak lurus dengan sikap dan pernyataan resmi MUI,” kata Sudarnoto melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2026.
Penolakan ini dipicu oleh rekam jejak Bocelli yang pernah tampil dalam acara penggalangan dana bagi Pasukan Pertahanan Israel pada 2010. Institusi militer tersebut kini dituding melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Klaim Kemanusiaan Promotor
Ihwal polemik tersebut, promotor Shoemaker Live memastikan tur dunia bertajuk Romanza 30th Anniversary ini tetap berjalan. Pendiri Shoemaker Live Prajna Murdaya mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan izin penyelenggaraan secara resmi.
Prajna memahami bahwa konser ini memicu kepedulian mendalam terhadap korban konflik dari sebagian masyarakat. “Kami mendengarkan setiap pandangan tersebut dengan hati terbuka,” ujarnya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menyebut sang musisi memiliki rekam jejak kemanusiaan melalui Yayasan Andrea Bocelli sejak 2011. Selain mendedikasikan lagu untuk perdamaian, penyelenggara juga mendonasikan 100 ribu pasang sepatu bagi anak-anak Palestina dan korban perang lainnya.
Target Sektor Pariwisata
Selain itu, pihak promotor menyatakan konser ini dipertahankan karena mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional. Acara ini diyakini mampu mendongkrak ekosistem pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif di Indonesia.
Kehadiran musisi internasional ini diproyeksikan mendongkrak tingkat hunian hotel dan permintaan transportasi publik. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta seniman lokal juga berpeluang mendapat manfaat ekonomi secara langsung.
Desakan Peninjauan Ulang
Sebelumnya, MUI secara tegas meminta agar rencana donasi sepatu dari promotor tidak dijadikan dalih pembenar. Menurut Sudarnoto, masalah utamanya adalah pemberian panggung bagi sosok yang secara historis pernah menyokong institusi militer penindas.
Meski waktu penyelenggaraan tersisa beberapa hari, MUI tetap mendorong otoritas terkait mengevaluasi kembali izin tersebut. “Kami masih berharap pemerintah meninjau ulang keputusannya demi kemaslahatan umum,” kata Sudarnoto.***
Tinggalkan Balasan