LKBH FSH UIN Jakarta meluncurkan program advokasi “Jaga Santri” bertepatan Hari Santri 2026. Langkah nyata memutus mata rantai kekerasan di pesantren lewat pendampingan dan edukasi hukum.

KOSONGSATU.ID — Pesantren sejatinya adalah rahim spiritual tempat para santri memperdalam khazanah keislaman dengan damai. Namun, bayang-bayang kekerasan yang kerap mengintai ruang suci ini memaksa publik untuk tidak sekadar diam.

Mengambil momentum Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program “Jaga Santri” atau Jaringan Advokasi dan Perlindungan Santri, Senin (19/10/2026).

Ketua LKBH FSH UIN Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan bahwa inisiatif ini hadir sebagai tameng sekaligus ruang aman bagi para santri. Melalui forum diskusi bertajuk “Forum Djuanda” di kampus UIN Jakarta, ia mengumumkan pembukaan layanan pengaduan khusus.

“LKBH FSH UIN Jakarta membuka pengaduan terkait dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren melalui hotline 24 jam,” ujar Aziz dengan nada tegas.

Lebih jauh, Aziz menyadari bahwa penindakan pascakejadian saja tidak cukup. Pencegahan melalui literasi hukum menjadi pilar penting lainnya. LKBH FSH UIN Jakarta kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi lembaga pendidikan pesantren untuk berkolaborasi menyelenggarakan edukasi hukum.

Para santri dan pengasuh pesantren perlu memahami konstruksi hukum modern, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak hingga regulasi KUHP baru, agar ruang belajar terhindar dari potensi pelanggaran pidana.

Meski menyediakan tameng advokasi, Aziz buru-buru meluruskan niat utama gerakan ini. Ia mengingatkan bahwa pendampingan hukum bagi korban kekerasan murni bertujuan mencari keadilan yang memulihkan, bukan ajang balas dendam yang merusak citra pesantren.

“Advokasi ‘Jaga Santri’ hadir untuk mendampingi, bukan menanamkan motivasi balas dendam. Kita harus ingat, pesantren tetaplah tempat belajar yang ideal untuk memperdalam khazanah keislaman,” paparnya membedah filosofi program tersebut.

Akar Relasi Kuasa dan Pesantren Tak Jelas

Dalam forum yang sama, Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam FSH UIN Jakarta, Dr. KH. Qosim Arsadani, membedah anatomi kekerasan di pesantren secara lebih mendalam. Qosim yang juga mengasuh Pondok Pesantren Darul Irsyad di Bogor, Jawa Barat, menunjuk “relasi kuasa” sebagai pemantik utama terjadinya perundungan antarsantri maupun oleh oknum pengurus.

“Namun, kalau ajaran Islam kita jalankan dengan benar, praktik kekerasan di lingkungan pesantren mustahil mendapat tempat,” ujar Qosim saat menyampaikan orasi bertema ‘Memutus Mata Rantai Kekerasan di Lembaga Pendidikan Pesantren’.

Sebagai praktisi pendidikan yang bergelut langsung dengan santri, Qosim membagikan resep pencegahan perundungan. Ia menekankan pentingnya deteksi dini oleh pihak pengasuh saat pertama kali menerima peserta didik baru. Pihak pesantren wajib memetakan latar belakang pendidikan sebelumnya sekaligus kondisi psikologis keluarga santri untuk menentukan pola pengasuhan (treatment) yang tepat.

Qosim juga mengkritisi menjamurnya pesantren yang kehilangan esensi. Ia memetakan keragaman model pendidikan ini mulai dari salaf, semi-salaf, hingga modern. Sayangnya, fenomena lembaga berkedok agama kini makin meresahkan.

“Ada juga pesantren yang tidak jelas kriterianya. Tidak ada masjid, tidak ada kiainya. Padahal, syarat mutlak sebuah pesantren harus memiliki masjid, asrama, dan sosok pengasuh (kiai),” tandas Qosim mengingatkan masyarakat agar lebih jeli memilih lembaga pendidikan.

Menagih Muruah Pesantren

Pada akhirnya, peluncuran “Jaga Santri” menampar kesadaran kita bahwa dinding tebal asrama tak selamanya kedap dari praktik penindasan. Santri adalah titipan doa orang tua yang datang membawa rupa-rupa harapan, mencari rida Tuhan; bukan untuk meregang nyawa atau pulang membawa trauma akibat arogansi senioritas yang mabuk kuasa.

Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat, bersama para ulama dan penegak hukum, bahu-membahu mengembalikan pesantren pada muruahnya semula. Pesantren harus kembali menjadi oase kasih sayang tempat akhlak mulia disemai, bukan arena gladiator yang senyap dari jangkauan keadilan. Jangan ada lagi air mata ibu yang tumpah karena buah hatinya kembali dari bilik pesantren hanya menyisakan nama dan luka.***