Mulai dari tarik-ulur peran Soekarno hingga temuan sejarawan soal rekayasa narasi Muhammad Yamin. Mengapa naskah asli “Putusan Kongres” berubah wujud menjadi sumpah sakral nan mitologis?
KOSONGSATU.ID – Setiap 28 Oktober, jutaan rakyat Indonesia merapalkan tiga baris kalimat yang dianggap suci. Suara pelajar berpadu seperti gema yang melintasi waktu di ruang kelas dan lapangan upacara.
Kita menghafalnya sebagai “Sumpah Pemuda”, tonggak sakral berdirinya fondasi bangsa. Namun arsip dan kesaksian pelaku sejarah menunjukkan banyak ruang gelap di balik narasi itu.
Beberapa catatan historis menyebut bahwa simbol nasional ini lahir bukan dari desain agung yang sempurna. Ia disebut lahir dari pergulatan politik, kegamangan, hingga campur tangan rezim yang merekayasa teks demi kepentingan ideologis.
Jejak Soekarno dan Tarik-Ulur Sejarah di Balik Layar
Para sejarawan masih berdebat panjang saat melacak jejak Ir. Soekarno dalam peristiwa 28 Oktober 1928. Publik sering berasumsi Bung Karno selalu hadir sebagai sutradara di setiap panggung kebangkitan nasional.
Kenyataannya, dua tokoh pemuda yang terlibat langsung dalam Kongres Pemuda memberikan kesaksian yang saling bertabrakan.
Maskoen, tokoh generasi 1928 yang kelak mendekam bersama Bung Karno di Penjara Sukamiskin, bersaksi bahwa pelaksanaan Kongres Pemuda II adalah buah pemikiran Soekarno.
Sejarawan Anhar Gonggong mencatat kesaksian Maskoen yang menyebut Bung Karno sengaja mendorong kongres tersebut setelah mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Soekarno melihat pemuda harus bersatu sebagai motor pencapaian kemerdekaan. Sebaliknya, Abu Hanifah—Sekretaris Organisasi Kongres Pemuda II—menepis narasi tersebut.
Dalam buku Bunga Rampai Soempah Pemoeda (1978), Abu menegaskan Soekarno tidak banyak ikut campur. Para pemuda memang sering berdiskusi dengan tokoh nasionalis itu, tetapi mereka secara sadar menjaga jarak.
Mereka tidak ingin gerakan pemuda terseret terlalu dekat dengan kekuasaan para politisi senior. Menghadapi simpang siur ini, Anhar Gonggong menawarkan perspektif yang menenangkan.
Ia menilai perdebatan tersebut sah secara akademis, namun publik tidak perlu risau. “Bung Karno sendiri sebenarnya telah melakukan dan menyelesaikan tugas sejarah kebangsaan dan kemanusiaannya,” tegas Anhar pada sebuah kesempatan.
Perdebatan ini justru menunjukkan bahwa sejarah pergerakan bergerak secara dinamis, bukan sekadar monolog tokoh tunggal.
Resolusi Mengakar yang Beralih Rupa Menjadi “Sumpah”
Catatan sejarah sering melompat langsung ke tahun 1928 saat membicarakan persatuan pemuda. Padahal fondasi “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” sudah dirintis para pemuda dalam Kongres Pemuda I pada 30 April hingga 2 Mei 1926.
Pemerhati sejarah Batara Richard Hutagalung meluruskan kekeliruan yang sudah mengakar puluhan tahun. Kongres pertama inilah yang sebenarnya menjadi kuali peleburan ide.
Mohammad Tabrani Soerjowitjitro selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda I dan Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua Kongres Pemuda II sepakat bahwa rumusan persatuan sudah mereka debatkan dengan sengit sejak 1926.
Kala itu, mereka menggunakan bahasa Belanda dalam persidangan. Kesepakatan sempat tertunda semata-mata karena M. Tabrani menolak usulan Muhammad Yamin yang ingin menamai bahasa persatuan sebagai “Bahasa Melayu”.
Tabrani ngotot bahasa itu harus bernama “Bahasa Indonesia”. Fakta paling mengejutkan mencuat dari dokumen asli Kongres Pemuda II.
Para pemuda yang berkumpul di Gedung Indonesische Clubgebouw milik Sie Kong Liong kala itu sama sekali tidak pernah membacakan sumpah. Sejarawan JJ Rizal dan peneliti Erond Damanik sepakat hasil rumusan 28 Oktober 1928 hanya berjudul “Poetoesan Congress Pemoeda-pemoeda Indonesia”.
Resolusi ini adalah ikrar politik biasa yang menandai transformasi kesadaran dari identitas kedaerahan (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan lain-lain) menuju identitas nasional yang inklusif.
Istilah “Sumpah Pemuda” sama sekali tidak eksis pada masa itu.
Tangan Dingin Muhammad Yamin dan Lahirnya Mitos Nasional
Lalu, dari mana datangnya kata “Sumpah” dan teks yang kita eja setiap tahun itu? Penelusuran historis menunjuk satu nama: Muhammad Yamin.
Transformasi resolusi pemuda menjadi sumpah sakral bermula dari Kongres Bahasa Indonesia Kedua di Medan pada tahun 1954, puluhan tahun setelah peristiwa asli terjadi. Menurut sejarawan JJ Rizal, Yamin mengedit teks sejarah untuk kepentingan ideologis.
Ia sengaja menyisipkan nuansa sakral dengan mengaitkannya pada kebesaran Sumpah Palapa milik Mahapatih Gajah Mada. Tidak hanya judul, Yamin juga merekayasa isi teks asli.
Naskah asli Kongres 1928—berdasarkan laporan koran Sinpo—hanya berbunyi singkat: “…mengaku bertanah air Indonesia; …mengaku berbangsa Indonesia; …menjunjung bahasa, bahasa Indonesia.”
Yamin memolesnya di era 50-an menjadi frasa yang lebih puitis namun manipulatif: bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan.
Peneliti Asvi Warman Adam dan Indonesianis Benedict Anderson memotret Yamin sebagai sosok yang kerap mencampuradukkan fakta empiris dengan fiksi mitologis.
Selaku Menteri Pendidikan era Orde Lama, Yamin memiliki kekuasaan besar untuk mendesain kurikulum sejarah. Menteri Pendidikan era 70-an, Daoed Joesoef, bahkan membongkar kejenakaan Yamin yang menggunakan wajah celengan dari situs Gunung Lawu sebagai referensi visual wajah Gajah Mada.
Celengan itu kebetulan bertubuh gemuk dan berpipi tembem mirip Yamin. Yamin berhasil menciptakan sejarah yang bercorak “nasionalis buta”.
Relevansi Makna Sejarah yang Terus Bergerak
Kendati teks tersebut mengalami manipulasi, nilai intrinsik pertemuan para pemuda di masa kolonial tidak lantas kehilangan makna.
Peneliti Keith Foulcher (2000) menelaah bahwa Sumpah Pemuda merupakan teks hidup yang senantiasa menyesuaikan diri dengan zaman.
Pada mulanya, ia adalah resolusi rendah hati dari para pemuda yang masih terbata-bata merajut kebersamaan. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Soekarno menyulap teks ini menjadi mantra pembakar semangat.
Bahasa persatuan yang semula membebaskan berubah menjadi alat menuntut kesetiaan mutlak. Memasuki era Orde Baru, Soeharto mendinginkan sumpah revolusioner ini menjadi instrumen stabilitas dan disiplin pembangunan.
Nasionalisme yang garang pemerintah jinakkan menjadi formalitas upacara. Barulah pada era Reformasi 1998, sumpah ini kembali menemukan napas kebebasannya melalui mahasiswa yang menyuarakannya sebagai “bahasa kebenaran”.
Nilai sejati pemuda 1928 terletak pada keberanian mereka menabrak batas primordial. Mereka membuktikan bahwa kemajemukan—ratusan suku dan bahasa daerah—bukanlah kelemahan, melainkan modal utama untuk berkolaborasi mengusir kolonialisme.
Di era digital saat masyarakat urban mudah terpecah belah oleh hoaks dan polarisasi politik, spirit inklusivitas pemuda 1928 kembali menemukan urgensinya.
Merawat Bangsa dengan Akal Sehat, Bukan Romantisme Buta
Kita harus segera berhenti meninabobokan generasi muda dengan narasi sejarah yang dimanipulasi. Membongkar bahwa Sumpah Pemuda awalnya bukanlah sebuah “sumpah” yang sakral sama sekali tidak merendahkan martabat bangsa ini.
Menyadari bahwa Muhammad Yamin merekayasa banyak narasi masa lalu justru mengembalikan sisi paling manusiawi dari para pendiri bangsa. Mereka bukan manusia setengah dewa yang tak pernah salah.
Mereka adalah anak-anak muda biasa yang berani berdebat, berselisih paham, namun berani mengambil keputusan besar untuk bersatu. Cara paling elegan untuk menghormati peristiwa 28 Oktober 1928 adalah dengan mewariskan cara berpikir kritis, bukan dogma hafalan yang kaku.
Kementerian Pendidikan dan institusi sejarah harus mulai berani merevisi kurikulum nasional berbasis fakta autentik. Bangsa yang besar tidak dibangun di atas tumpukan mitos dan manipulasi kata-kata.
Ia berdiri kokoh di atas kebenaran, kejujuran sejarah, dan keberanian untuk terus mengoreksi diri.***
Daftar Rujukan:
- Abu Hanifah. (1978). Bunga Rampai Soempah Pemoeda. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adam, Asvi Warman. (2007). Seabad Kontroversi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anderson, Benedict R. O’G. (1972). Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Ithaca: Cornell University Press.
- Foulcher, Keith. (2000). Sumpah Pemuda: The Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood. (Jurnal Asian Studies Association of Australia).
- Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. (1974). 45 Tahun Sumpah Pemuda. Jakarta: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah.
Tinggalkan Balasan