Syekh Siti Jenar dan Reforma Agraria Abad ke-15

Syekh Siti Jenar menawarkan pembaruan agraria jauh sebelum negara modern Indonesia lahir.

KOSONGSATU.ID—Jauh sebelum istilah reforma agraria menjadi agenda negara modern dan dilembagakan lewat Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Syekh Siti Jenar telah mempraktikkan pembaruan struktur kepemilikan tanah di Jawa. Ia memprotes ketimpangan penguasaan lahan yang melahirkan ketidakadilan sosial, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan.

Pemikiran itu tidak lahir sebagai wacana teoritis belaka. Ia dijalankan sebagai laku sosial yang konkret, terutama di wilayah Lemah Abang, Cirebon, pada pertengahan abad ke-15.

Baca Juga:

Makkah di Kedalaman Hati: Tafsir Haji Syekh Siti Jenar

Tanah untuk Rakyat

Almarhum sejarawan Agus Sunyoto, dalam sejumlah diskusi sejarah, menyebut Syekh Siti Jenar sebagai tokoh yang membongkar konstruksi ketimpangan antara kawula dan gusti. Ia menolak pandangan feodal yang menempatkan tanah sepenuhnya sebagai milik raja atau elite.

Syekh Siti Jenar—yang juga dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil—memperkenalkan konsep musyarakah, atau persekutuan sosial. Tanah, ladang, sawah, dan hutan dikelola sebagai hak hidup bersama, bukan komoditas segelintir orang.

Jejak pemikiran itu tercatat dalam berbagai naskah klasik, seperti Babad Cirebon, Negara Kerthabumi, dan Purwaka Caruban Nagari.

Lemah Abang sebagai Laboratorium Sosial

Ketika diangkat sebagai anak asuh penguasa Caruban Larang, Pangeran Walangsungsang bergelar Sri Magana, Abdul Jalil menerima tanah seluas 200 jung atau sekitar 560 hektar di wilayah Lemah Abang. Lahan kosong itu tidak ia monopoli.

Baca Juga:

Haji Para Wali: Perjalanan Panjang Melintasi Samudra yang Mengubah Nusantara

Tanah dibagikan kepada siapa pun yang datang untuk mendirikan hunian, membuka sawah, atau mengolah ladang. Dalam waktu singkat, Lemah Abang tumbuh menjadi kawasan produktif dan ramai.

Model ini menjadi antitesis politik agraria kala itu. Raja tak lagi dipandang sebagai pemilik mutlak tanah, sementara rakyat tidak lagi diposisikan tanpa hak.

Dasar Teologis Kepemilikan

Reforma agraria versi Syekh Abdul Jalil berpijak pada pandangan teologis. Manusia dipahami sebagai wakil al-Haqq dan al-Malik di muka bumi. Karena itu, setiap manusia setara dalam hak atas kepemilikan secukupnya.

Perampasan tanah dipandang sebagai pelanggaran amanah ketuhanan. Kepemilikan berlebihan juga ditolak karena merusak keseimbangan sosial dan ekologis.

Baca Juga: