Satu pepatah Sumbawa berabad silam ternyata menggambarkan persis krisis listrik dan defisit APBN yang kita hadapi hari ini.
KOSONGSATU.ID — Ada ungkapan dari masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat: “Lamen balong ai kayu pang bao, mole pade antap, telas kebo jaran.” Jika hutan dan hulu daerah aliran sungai terjaga, padi dan ternak akan berlimpah.
Kalimat itu bukan hiasan budaya. Ia adalah hukum ekologi yang dipadatkan jauh sebelum ada kementerian energi, jauh sebelum ada istilah Domestic Market Obligation.
Juli 2026, jutaan warga Jawa bangun tanpa listrik. APBN gemetar karena perang di selat yang jaraknya ribuan kilometer. Pepatah Sumbawa itu terasa seperti jawaban yang belum selesai kita baca.
Dua Krisis yang Berakar dari Satu Kesalahan
Sejak awal Juni 2026, sejumlah wilayah Jawa mengalami pemadaman bergilir akibat gangguan dua PLTU besar. PLN menyebutnya kendala teknis.
Di baliknya, ada disparitas struktural. Kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun, sementara kontrak yang terikat baru 134 juta ton.
Harga DMO batu bara dipatok USD 70 per ton sejak 2018, tak pernah berubah. Ketika harga pasar untuk kalori tertentu melampaui angka itu, penambang lebih memilih ekspor.
Krisis kedua datang dari luar. Sejak serangan AS–Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, Selat Hormuz mengalami siklus tutup-buka yang belum stabil hingga akhir Juni.
Selat sepanjang 33 kilometer itu adalah jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Setiap kali ditutup, harga minyak melonjak mendekati level tiga digit.
APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak USD 70 per barel. Jika harga bertahan di USD 100–120, beban tambahan bisa menembus Rp500 triliun.
Dua krisis, satu akar yang sama: kita mengeksploitasi sumber daya seolah tak terbatas, lalu terkejut saat pasokannya rapuh.
“Semakin banyak batu bara yang digunakan tidak otomatis membuat pasokan listrik semakin andal,” kata Power System Analyst Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Annisa Hasna, dikutip NU Online, 27 Juni 2026.
Yang Leluhur Sudah Susun, Sebelum Kita Punya Kementerian
Masyarakat adat Nusantara tak mengenal istilah “ketahanan energi.” Tapi mereka membangun sistem yang jauh lebih tua.
Tinggalkan Balasan