Indonesia kembali menjadi anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Bisakah mandat diplomasi budaya itu berubah menjadi pekerjaan, pendapatan, dan perlindungan bagi komunitas penjaga tradisi?
KOSONGSATU.ID — Indonesia kembali memperoleh tempat dalam percakapan global mengenai kebudayaan.
Pada 17 Juni 2026, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO atau Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage untuk masa jabatan 2026–2030. Keterpilihan itu menandai kembalinya Indonesia ke komite tersebut setelah sekitar 12 tahun.
Sekilas, kabar itu terdengar seperti capaian diplomasi budaya: satu kursi internasional, satu pengakuan terhadap posisi Indonesia sebagai negara dengan keragaman tradisi yang luas.
Namun, pertanyaan yang lebih penting justru berada jauh dari ruang sidang UNESCO di Paris: apakah kursi itu bisa membuat kebudayaan menjadi sumber penghidupan yang lebih adil bagi masyarakat yang menjaganya?
Pertanyaan itu relevan ketika Indonesia sedang mencari sumber pertumbuhan yang tidak hanya bertumpu pada komoditas, proyek besar, atau konsumsi perkotaan. Di tengah tekanan biaya hidup, perubahan dunia kerja, dan tuntutan agar pertumbuhan ekonomi menjangkau daerah, kebudayaan dapat menjadi salah satu pintu masuk. Bukan sebagai hiasan seremoni, melainkan sebagai ekosistem kerja.
Bukan Sekadar Daftar Warisan Dunia
Warisan budaya takbenda tidak berbentuk bangunan, candi, atau benda museum. Ia hidup dalam praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya: pertunjukan, musik, pengetahuan tradisional, ritual, keterampilan membuat kerajinan, tradisi lisan, hingga cara masyarakat mengelola pangan dan alam.
Karena itu, UNESCO menggunakan istilah living heritage atau warisan hidup. Nilainya tidak hanya berada pada produk akhir—misalnya kain tenun, alat musik, atau tarian—tetapi juga pada pengetahuan, proses kerja, bahasa, jaringan sosial, dan orang-orang yang membuatnya tetap bertahan.
Tinggalkan Balasan