Indonesia kembali mencatatkan defisit neraca dagang Rp8,14 triliun pada Juni 2026, dipicu lonjakan harga minyak impor akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah menyebutnya gejala sementara, tapi ekonom memperingatkan rupiah bisa tertekan. Data mana yang lebih bisa dipercaya?
KOSONGSATU.ID — Bayangkan begini: setiap bulan, Indonesia “belanja” ke luar negeri lewat impor, dan “berjualan” ke luar negeri lewat ekspor. Kalau belanjanya lebih besar dari hasil jualan, itu artinya negara sedang boncos — dan itu persis yang terjadi lagi pada Juni 2026. Bedanya, kali ini pemerintah dan para ekonom punya cerita yang bertolak belakang soal seberapa serius kondisi ini.
Angka defisit neraca perdagangan Juni 2026 sebenarnya mengecil dibanding bulan sebelumnya. Tapi justru di titik itulah persoalannya mulai terlihat: pemerintah menahbiskan penyusutan itu sebagai tanda pemulihan, sementara para ekonom membacanya sebagai gejala yang belum selesai. Dua pembacaan yang berangkat dari angka yang sama ini yang layak diurai lebih jauh sebelum publik ikut menelan salah satu kesimpulan begitu saja.
Angka yang Diperdebatkan
Badan Pusat Statistik mencatatkan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$0,45 miliar atau setara Rp8,14 triliun pada Juni 2026. Dibandingkan Mei, yang mencatatkan defisit US$1,61 miliar, angka Juni ini memang menyusut tajam, turun sekitar 72 persen. Persoalannya, defisit Mei itu sendiri adalah rekor yang mengejutkan: kali pertama neraca dagang RI negatif setelah surplus beruntun selama 72 bulan sejak Mei 2020.
Biang keroknya konsisten di kedua bulan itu: sektor migas. Pada Juni, defisit perdagangan migas tercatat US$3,49 miliar, sementara nonmigas masih membukukan surplus US$3,04 miliar. Surplus nonmigas ini yang menahan defisit total agar tidak makin dalam, tapi tetap tidak cukup menutup lubang di sisi energi. Secara kumulatif Januari–Juni 2026, neraca dagang RI masih tercatat surplus US$3,58 miliar, sehingga pemerintah punya alasan untuk mengatakan fundamentalnya belum runtuh.
Dua Kubu yang Membaca Angka Secara Berlawanan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak mentah dan gas dunia akibat konflik di Timur Tengah menjadi penyebab utama membengkaknya nilai impor migas. Ia menyampaikan optimisme bahwa tekanan ini bersifat sementara, dan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berupa insentif bagi industri petrokimia yang banyak mengandalkan bahan baku turunan minyak impor.
Tinggalkan Balasan