​KPK gelar OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq atas dugaan suap proyek.

Iklan

KOSONGSATU.ID–​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Selasa dini hari, 3 Maret 2026.

Fadia tidak ditangkap sendirian. Tim penyidik juga mengamankan dua orang dekatnya di kawasan Semarang, Jawa Tengah.

​Penangkapan yang berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB ini berlangsung cepat dan tertutup. Kedua orang lain yang turut diamankan diketahui berstatus sebagai ajudan dan orang kepercayaan sang bupati.

Baca Juga:
Sejarah Berulang, Kali Ini dengan Emas Lebih Berat

Di waktu yang hampir bersamaan, tim KPK lainnya yang sudah bersiaga di Pekalongan bergerak cepat menjemput sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Mereka dibawa ke Polres Kota Pekalongan untuk menjalani pemeriksaan awal.

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Selasa (3/3/2026), Budi menjelaskan inti dari operasi ini.

“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, pada dini hari tadi, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati,” ujarnya.

Budi menambahkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan erat dengan proyek pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan.

Baca Juga:
Amplop Bupati dan Hukum Adat yang Tak Bisa Disuap

​Empat Ruangan Strategis Disegel

​Tak lama setelah operasi penangkapan di Semarang, tim penyidik KPK langsung mengamankan sejumlah lokasi krusial di kompleks Kantor Pemkab Pekalongan.

Pada pagi harinya, empat ruangan strategis resmi disegel. Stiker merah hitam bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” terpasang jelas di pintu-pintu ruangan tersebut.

​Keempat lokasi yang disegel meliputi Ruang Kerja Bupati Pekalongan dan Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan. Selain itu, KPK juga menyegel Kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU/PUPR) serta Kantor Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM dan Naker).

Penyegelan instansi teknis ini semakin memperkuat dugaan bahwa kasus suap tersebut berkaitan dengan lelang proyek fisik dan program daerah.

Baca Juga:
Amplop di Depan Pintu Hutan