Sebanyak 53,5 persen orang Indonesia akrab dengan budaya Korea, tapi 27,2 persen asing dengan budaya bangsanya sendiri. Ini bukan soal selera. Ini warisan penjajah yang berevolusi — dan masih berjalan sempurna.
KOSONGSATU.ID – Anda mungkin tahu nama grup K-pop favoritmu. Anda bisa menyebut judul drakor yang sedang tayang. Tapi coba sebutkan satu tarian adat dari Sulawesi Tenggara. Satu saja.
Tidak bisa? Anda tidak sendirian. Dan itulah masalahnya.
Lebih dari separuh orang Indonesia — 53,5 persen, menurut riset kandidat doktor Harvard Gangsim Eom — merasa budaya Korea Selatan sudah tidak asing bagi mereka. Sebaliknya, hanya 15,8 persen yang bisa berkata hal yang sama tentang budaya daerah lain di negerinya sendiri.
Bahkan 27,2 persen mengaku cukup asing dengan budaya bangsanya sendiri.
Kita bukan bangsa yang kekurangan budaya. Kita bangsa yang lupa punya budaya.
Bukan Soal Selera, Ini Soal Struktur
Jika ini hanya soal tren, wajar saja — setiap generasi punya gairahnya. Tapi, angkanya jauh lebih mencemaskan dari sekadar “anak muda suka K-Drama.”
Penelitian lintas jurnal akademik Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan budaya asing ditopang oleh penetrasi pasar yang signifikan dan diplomasi budaya yang terorganisasi. Sementara budaya lokal seringkali hanya menjadi daya tarik wisata — tanpa strategi pengembangan yang berkelanjutan, tanpa ekosistem industri yang menyangga.
Ini bukan soal siapa yang lebih keren. Ini soal siapa yang lebih serius membangun mesinnya.
Korea Selatan tidak kebetulan merajai selera pop dunia. Hallyu adalah proyek negara — investasi serius dalam soft power yang dirancang, didanai, dan dieksekusi secara sistematis selama dekade demi dekade. Indonesia belum melakukan hal setara untuk budayanya sendiri.
Tapi ada lapisan yang jauh lebih dalam dari sekadar ketimpangan strategi.
Luka yang Ditanamkan Belanda
Belanda sudah pergi tiga generasi lalu. Tapi pekerjaan mereka yang paling halus — meyakinkan kita bahwa milik orang lain selalu lebih baik dari milik sendiri — tampaknya masih berjalan dengan sangat baik.
Istilah “inlander” bukan sekadar kata kasar di era kolonial. Dalam Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854, orang Indonesia ditempatkan sebagai warga kelas tiga. Dan perlakuan merendahkan itu bukan kecelakaan sejarah — melainkan kebijakan terstruktur.
Coen secara eksplisit menganggap orang pribumi malas, tak mudah diatur, dan tidak bisa dipercaya. Pandangan itu ditanamkan bukan untuk sekadar melukai, melainkan untuk melegitimasi penguasaan — membuat orang yang dijajah percaya bahwa mereka memang butuh dijajah.
Hasilnya bukan luka satu generasi. Hasilnya adalah internalisasi: bangsa terjajah mulai melihat dirinya sendiri melalui mata penjajah.
Geger Riyanto, Dosen Antropologi Universitas Indonesia, menyebut kondisi ini sebagai momen ketika kita melihat orang luar memiliki sesuatu yang lebih superior — dan itu merembes ke berbagai dimensi kehidupan, dari standar kecantikan hingga cara kita menilai prestasi.
Fanon Sudah Memperingatkan Kita
Fanon, psikiater dan filsuf dari Martinique, sudah memetakan mekanisme ini dalam The Wretched of the Earth dan Black Skin, White Masks.
Bagi Fanon, kolonialisme bukan hanya soal kontrol politik dan ekonomi. Ia adalah serangan sistematis terhadap harga diri dan identitas bangsa yang dijajah — apa yang ia sebut psychological colonization.
Yang membuat konsep ini menghantui adalah pengamatannya soal bagaimana luka itu dilanggengkan: setiap bangsa terjajah yang jiwa kolektifnya telah dirusak akan terus berhadapan dengan bahasa dan budaya penjajah — dan menganggap dirinya terangkat derajat sejauh ia mengadopsi standar si penjajah.
Persis itulah yang terjadi ketika orang Indonesia merasa lebih percaya diri saat memakai produk impor, berbicara dengan aksen asing, atau mengonsumsi konten pop dari luar negeri.
Colonial mentality, menurut American Psychological Association, adalah sikap inferioritas etnis atau budaya yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari penjajahan — disertai keyakinan bahwa nilai-nilai budaya penjajah secara inheren lebih superior. Dalam psikologi, kondisi ini dikaitkan dengan depresi kolektif, kecemasan, dan problem kesehatan mental yang lebih luas pada populasi yang pernah terjajah.
Sebuah penelitian menggunakan alat ukur psikologi AROS bahkan menemukan bahwa standar kecantikan di Indonesia secara terukur diadaptasi dari pandangan kolonial — tertanam dalam iklan kosmetik yang berlapis-lapis selama puluhan tahun.
Ini bukan kenangan masa lalu. Ini pola yang masih aktif.
Inlander Berganti Wajah, Bukan Berganti Logika
Dulu inferioritas itu diarahkan ke Eropa — kulit putih, bahasa Belanda, gaya hidup kolonial.
Kini wajahnya berbeda. Tapi logikanya sama.
Aksen Korea dianggap keren. Produk Jepang dianggap lebih terpercaya. Film Hollywood dianggap lebih serius dari film lokal. Standar kecantikan masih condong ke fitur yang bukan asli Asia Tenggara.
Yang bergeser hanya objek kekagumannya. Mekanisme psikologisnya — bahwa “luar” selalu lebih baik dari “dalam” — tidak bergerak sama sekali.
Modal Ada, Mesin Belum Dibangun
Indonesia bukan bangsa yang miskin budaya. Ini bangsa dengan lebih dari 200 bahasa lokal dan tradisi bernilai seni yang tidak terhingga.
Sekitar 25 juta orang Indonesia bergantung pada industri kreatif — angka yang sudah dua kali lipat dalam satu dekade. Ini modal yang nyata, bukan klise pidato.
Tapi potensi itu berjalan setengah hati. Budaya lokal dipajang sebagai ornamen pariwisata, bukan dibesarkan sebagai industri dengan ekosistem yang menyangga — dari hulu penciptaan hingga hilir distribusi global.
Korea Selatan membuktikan bahwa identitas kultural yang kuat bisa menjadi mesin ekonomi sekaligus alat diplomasi. Mereka tidak meminta dunia mengagumi budaya mereka. Mereka membangun infrastruktur agar dunia tak punya pilihan selain menikmatinya.
Indonesia belum sampai di sana. Bukan karena tidak mampu — tapi karena belum cukup percaya bahwa apa yang dimilikinya layak diperjuangkan sekeras itu.
Kebanggaan yang Harus Berbasis Pengetahuan
Solusinya bukan chauvinisme terbalik — menutup diri dari dunia dan memuja apapun yang berbau lokal secara membabi buta. Itu bukan kebanggaan. Itu hanya ganti kulit dari kompleks yang sama.
Penelitian tentang pendidikan karakter menegaskan bahwa penguatan identitas nasional yang efektif tidak melalui hafalan Pancasila atau upacara rutin. Ia membutuhkan case-based learning, dialog lintas budaya, dan pembelajaran berbasis proyek sosial nyata — agar generasi muda tidak sekadar tahu budayanya, tetapi bangga karena benar-benar memahaminya.
Ki Hajar Dewantara sudah menunjukkan arahnya: merdeka berpikir bukan berarti menolak dunia luar. Melainkan mampu berdiri sejajar dengannya — tanpa merasa perlu merendahkan diri terlebih dahulu.
Yang Sesungguhnya Dipertaruhkan
Pertanyaannya bukan lagi apakah mentalitas ini ada. Pertanyaannya adalah: seberapa dalam kita mau mengakuinya — sebelum generasi berikutnya tumbuh lebih hafal nama boyband Seoul daripada nama pahlawan dari tanah mereka sendiri.
Kita bukan tidak punya apa-apa. Kita hanya sudah terlalu lama diyakinkan bahwa apa yang kita punya tidak cukup berharga.
Dan selama keyakinan itu tidak diputus — oleh pendidikan, oleh industri, oleh narasi yang dibangun dengan serius — maka penjajahan yang paling efektif dalam sejarah kita akan terus berjalan.
Tanpa satu pun tentara yang perlu dikirim.***
0 Komentar