Simulasi awal Kemendiktisaintek menyebut pembebasan UKT dan uang pangkal di PTN membutuhkan Rp93,7 triliun untuk 2,8 juta mahasiswa — skemanya dijanjikan matang dalam dua hingga empat pekan, dan akan diterapkan bertahap.
KOSONGSATU.ID — Pemerintah menargetkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal, selesai disusun dalam dua hingga empat pekan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target itu setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas tentang pendidikan gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Presiden juga meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, dari PAUD hingga SMA dan SMK. Menurut Teddy, sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut akan tercakup dalam program ini.
Angka yang Selama Ini Ditunggu
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto kini mengantongi simulasi awal: pembebasan biaya kuliah di seluruh PTN akademik dan vokasi diperkirakan membutuhkan Rp93,7 triliun, untuk 2.833.169 mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1.
Namun, Brian menegaskan program ini disiapkan “cepat dan bertahap” dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara — bukan pembebasan serentak bagi seluruh mahasiswa sejak hari pertama. Presiden membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, beranggotakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk merampungkan tahapan penerapan itu dalam dua minggu hingga sebulan ke depan.
Soal Pendapatan Kampus yang Harus Diganti
Persoalan teknis lain juga mengemuka. Selama ini, PTN menutup biaya operasional bukan hanya dari UKT, tetapi juga dari Iuran Pengembangan Institusi jalur mandiri dan pendapatan program pascasarjana — yang menurut Brian justru selama ini mensubsidi silang biaya pendidikan jenjang sarjana.
Jika UKT dan uang pangkal digratiskan, pemerintah harus mengganti pos-pos pendapatan tersebut agar operasional kampus tidak terganggu. Mekanisme dan besaran penggantiannya belum ditetapkan, dan akan menjadi bagian dari kajian tim Pratikno.
Kekhawatiran soal Nasib PTS
Wacana ini turut memantik kekhawatiran di kalangan perguruan tinggi swasta. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ASADIKTISI) Susanto menyambut baik rencana kuliah gratis PTN, tetapi meminta pemerintah turut melindungi nasib PTS.
Dari total 4.298 perguruan tinggi di Indonesia, sebanyak 3.655 di antaranya adalah PTS. Susanto mengingatkan, insentif besar bagi PTN berisiko mengalihkan calon mahasiswa dan mengancam keberlangsungan PTS, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema afirmasi berupa bantuan mahasiswa kurang mampu serta penguatan mutu dosen di kampus swasta.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis ini. Pendanaannya dirancang dari pagu pendidikan yang sudah ada dalam RAPBN 2027, senilai Rp820,9 triliun — angka yang muncul dari amanat konstitusi soal alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.
Untuk jenjang TK, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bantuan Program Indonesia Pintar direncanakan mulai diberikan pada 2027 kepada murid dari keluarga tidak mampu, sebesar Rp450 ribu per tahun.***
Tinggalkan Balasan