Dari zaman penjajahan hingga globalisasi, kurikulum Indonesia selalu dibentuk oleh kekuasaan yang berkuasa.
KOSONGSATU.ID—Kurikulum kerap dipersempit sebagai daftar mata pelajaran dan jam belajar. Padahal, dalam sejarah pendidikan Indonesia, kurikulum berfungsi lebih dalam: mengarahkan cara berpikir, menanamkan nilai, dan membentuk orientasi warga negara.
Penelusuran sejarah menunjukkan kurikulum Indonesia tidak pernah lahir secara netral. Ia selalu disusun dalam tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi, sejak masa penjajahan hingga era globalisasi.
Pemahaman ini menempatkan kurikulum bukan sekadar perangkat teknis pendidikan. Ia adalah instrumen kekuasaan yang bekerja sunyi, namun berjangka panjang.
Dari Penjajahan Belanda hingga Pendudukan Jepang
Pada masa Hindia Belanda, kendali kurikulum sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS dirancang untuk mencetak tenaga administrasi rendahan, bukan untuk mencerdaskan pribumi secara merata.
Sejarawan pendidikan H.A.R. Tilaar mencatat kurikulum kolonial disusun untuk menjaga hierarki sosial. Pendidikan Eropa berada di puncak, sementara pendidikan pribumi ditempatkan di lapisan bawah.
“Pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk membangun bangsa jajahan, tetapi menopang kelangsungan pemerintahan kolonial,” tulis Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009).
Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017 juga menegaskan bahwa sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan instrumental bagi kepentingan Belanda.
Kendali kurikulum kembali bergeser saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945. Akses pendidikan diperluas, tetapi substansinya diarahkan untuk kepentingan perang.
Kajian Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia mencatat kurikulum masa Jepang menekankan disiplin fisik, kerja kolektif, latihan semi-militer, dan loyalitas kepada Kaisar. Bahasa Jepang diwajibkan, sementara ruang berpikir kritis dihapus.
Pendidikan difungsikan sebagai alat mobilisasi, bukan pembebasan manusia.
1 Komentar