Jogja Corruption Watch memperingatkan rencana WFH satu hari sepekan berpotensi memicu lonjakan konsumsi BBM akibat libur panjang dan menghambat layanan publik.
KOSONGSATU.ID — Jogja Corruption Watch (JCW) melayangkan kritik keras terhadap wacana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari sepekan bagi ASN dan pegawai swasta.
Lembaga pemantau korupsi ini memperingatkan bahwa alih-alih menghemat energi, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu gelombang liburan massal yang menguras pasokan BBM dan merusak etika birokrasi.
Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa penentuan hari WFH sangat krusial. Jika pemerintah salah langkah dengan memilih hari yang berdekatan dengan akhir pekan, tujuan efisiensi anggaran energi akibat konflik geopolitik Timur Tengah dipastikan akan gagal total.
“Jika pilihannya WFH pada hari Jumat, maka potensi kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta justru meningkat. Terjadi mobilitas tinggi wisatawan luar daerah yang memanfaatkan momen long weekend,” tegas Kamba, Rabu (25/3/2026).
Ancaman Lumpuhnya Pelayanan Publik
Selain persoalan pemborosan bahan bakar, JCW menyoroti dampak serius terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat. Kamba memperingatkan bahwa memperlambat urusan administrasi warga dengan dalih WFH merupakan wujud perilaku koruptif yang nyata dalam sistem birokrasi.
“Mengurangi atau memperlambat waktu pelayanan publik itu merupakan perilaku korupsi. Misalnya, pembuatan KTP atau KK yang seharusnya jadi hari Jumat, tapi diundur ke Senin karena WFH. Ini yang harus diantisipasi,” ucap Kamba.
Kekhawatiran ini senada dengan sikap hati-hati sejumlah kepala daerah di Yogyakarta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara terbuka menyatakan keengganannya untuk terburu-buru menerapkan skema tersebut pada Kamis (26/3/2026). Ia menilai risiko terganggunya layanan publik jauh lebih besar daripada manfaat penghematan yang dikejar.
Pemerintah Pusat Tetap Optimis
Meski arus penolakan dari daerah mulai menguat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap menunjukkan sikap optimis. Berbicara pada Rabu (25/3/2026), Tito menjamin bahwa birokrasi Indonesia sudah teruji melakukan skema serupa saat masa pandemi COVID-19.
0 Komentar