Direktur Eksekutif CELIOS menilai evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis justru penting untuk menyelamatkan kesehatan APBN dan menstabilkan rupiah.
KOSONGSATU.ID — Kabar penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat memicu polemik publik. Badan Gizi Nasional langsung membantah rumor tersebut dan memastikannya murni sebagai kabar bohong.
Di balik bantahan itu, isu ini membuka ruang diskusi mengenai ketahanan fiskal negara. Sejumlah pihak mulai menyoroti dampak keberlanjutan program raksasa ini terhadap keuangan negara.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara membedah dampak tersebut. Ia memandang proses evaluasi justru menguntungkan perekonomian.
“Kalau MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, menurut saya justru akan berdampak positif bagi perekonomian,” kata Bhima, Ahad (7/6/2026).
Menjaga Kesehatan Fiskal
Bhima menyoroti skala program yang terus membesar. Jika pemerintah memaksakan penambahan jumlah dapur umum tanpa jeda, langkah ini berisiko menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini bukan hanya soal sentimen pasar. Pelaku pasar juga mencermati pelebaran defisit APBN dan beban utang pemerintah yang terus meningkat,” tegas Bhima, Ahad (7/6/2026).
Kebijakan pengereman belanja dinilai mampu mendongkrak kembali kepercayaan pemodal. Jika pasar menaruh kepercayaan, nilai tukar rupiah otomatis menguat dan menekan tingginya biaya impor.
Selain urusan kas negara, rantai pasok pangan domestik juga menjadi perhatian krusial. Kebutuhan bahan baku secara masif berpotensi menyedot stok langsung dari tingkat petani dan distributor besar.
Lonjakan permintaan yang drastis ini rawan menguras ketersediaan bahan pokok di pasar umum. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu lonjakan harga barang di tingkat pedagang maupun konsumen.
“Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum. Dengan kata lain, risiko inflasi menjadi lebih tinggi,” tambah Bhima, Ahad (7/6/2026).
Tinggalkan Balasan