​Presiden disebut menyiapkan strategi mitigasi untuk mengamankan pasokan minyak nasional.

Iklan

KOSONGSATU.ID–​Presiden Prabowo Subianto dilaporkan langsung bergerak cepat menyikapi penutupan Selat Hormuz, yang diprediksi memicu kepanikan global. Pasalnya, selat itu merupakan urat nadi perdagangan energi dunia.

​Pada Senin sore, 2 Maret 2026, Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini difokuskan pada upaya mitigasi pasokan minyak mentah nasional.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Setiap hari negara ini harus mengimpor sekitar satu juta barel minyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan menjaga operasional kilang. Terhentinya lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz otomatis mengancam keberlangsungan rantai pasok tersebut.

Baca Juga:
BGN Evaluasi Penyaluran Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Mampu

​Berdasarkan data pelacakan kapal Kpler pada 2 Maret 2026, lebih dari 150 kapal tanker terpaksa berlabuh di luar perairan Selat Hormuz. Mereka tertahan demi menghindari eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Hal ini sangat krusial mengingat selat ini dilewati oleh 20 persen konsumsi minyak dunia dan 25 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global.

​Langkah Strategis Pemerintah

​Seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung memberikan keterangan resmi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat gejolak geopolitik ini.

​”Kita antisipasi pasokan minyak dunia karena masih melakukan impor,” ungkap Bahlil, Senin, 2 Maret 2026.

Baca Juga:
Prabowo Sebut Separuh Bahasa Kita Sanskerta, Padahal Cuma 800 Kata

​Pemerintah, kata Bahlil, dituntut untuk segera menemukan alternatif pasokan minyak. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mempercepat impor minyak dari Amerika Serikat.

Namun, proses ini membutuhkan waktu sekitar 60 hari sejak penandatanganan kesepakatan. Jika impor terhambat terlalu lama, ancaman lonjakan harga logistik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri menjadi tak terhindarkan.

​Situasi ini menjadi ujian berat bagi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak mentah global dipastikan akan memperbengkak alokasi subsidi energi.

Pada gilirannya, harga barang-barang kebutuhan pokok juga berpotensi naik, yang akan memukul daya beli masyarakat luas.***

Baca Juga:
Danantara Pastikan Pembubaran BUMN Rugi Tak Hapus Sanksi Pidana