Di hadapan kabinetnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa bencana bukan panggung seremonial—ia menuntut kehadiran negara yang bekerja, bukan sekadar terlihat.
KOSONGSATU.ID–Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kemarahan yang jarang ia sembunyikan ketika menyinggung perilaku sejumlah pejabat yang turun ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, namun pulang tanpa jejak solusi yang terasa oleh warga.
Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Di forum resmi pemerintahan tertinggi itu, ia menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara di wilayah bencana tidak boleh berhenti pada formalitas, apalagi sekadar memenuhi kebutuhan dokumentasi politik.
Ia menyebut fenomena pejabat yang hadir hanya untuk “absen” sebagai sesuatu yang melukai rasa keadilan publik. Dalam situasi darurat, kata Prabowo, rakyat tidak membutuhkan kunjungan simbolik, melainkan tindakan nyata yang menjawab kebutuhan paling mendesak.
“Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir,” ujar Prabowo, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Nada bicaranya mengeras ketika menjelaskan dampak kehadiran tanpa kerja. Menurutnya, praktik semacam itu justru menimbulkan sinisme di tengah masyarakat yang sedang berjuang menyelamatkan hidup dan masa depan mereka. Bagi korban banjir dan longsor, kunjungan tanpa solusi bukanlah penghiburan—melainkan pengingat pahit bahwa negara bisa hadir tanpa benar-benar menolong.
Menolak “Wisata Bencana”
Prabowo secara khusus menyoroti apa yang ia sebut sebagai “budaya wisata bencana”. Istilah itu ia gunakan untuk menggambarkan kebiasaan datang ke lokasi terdampak hanya untuk melihat-lihat penderitaan warga, tanpa rencana kerja yang jelas.
“Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, harus jelas tujuannya untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat memiliki tugas pokok dan fungsi yang seharusnya diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Kekurangan air bersih, distribusi bahan bakar yang terhambat akibat wilayah terisolasi, hingga kebutuhan logistik dasar, menurut Prabowo, adalah persoalan nyata yang menuntut keputusan cepat dan kerja lintas sektor.
“Kurang air bersih, apa tindakannya? Kurang BBM karena terisolasi, bagaimana solusinya? Rakyat jangan cuma ditengok, tapi ditolong,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan arah kepemimpinan yang ingin ia bangun: kehadiran negara tidak diukur dari seberapa sering pejabat turun ke lokasi, melainkan dari seberapa cepat masalah diurai dan penderitaan warga diringankan.
Negara Harus Hadir dengan Kerja
Dalam pandangan Prabowo, bencana alam adalah ujian paling jujur bagi aparatur negara. Di saat infrastruktur runtuh dan rutinitas masyarakat terhenti, publik menilai negara bukan dari pidato, tetapi dari respons konkret—apakah bantuan datang tepat waktu, apakah koordinasi berjalan, dan apakah keputusan dibuat dengan empati.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral, terutama ketika rakyat berada dalam kondisi paling rapuh. Setiap langkah pejabat di lokasi bencana, kata Prabowo, seharusnya berorientasi pada penyelamatan, pemulihan, dan percepatan rehabilitasi.
Pernyataan keras Presiden ini muncul di tengah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Banjir dan tanah longsor dalam beberapa pekan terakhir memaksa ribuan warga mengungsi, merusak permukiman, serta memutus akses ekonomi dan layanan dasar.
Tinggalkan Balasan