BNPB mencatat 1.006 orang meninggal akibat banjir Sumatera, pemerintah memperpanjang status darurat dan mempercepat pemulihan.
KOSONGSATU.ID—Jumlah korban jiwa akibat rangkaian banjir, banjir bandang, dan longsor di Sumatera terus bertambah. Hingga Ahad, 14 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.006 orang meninggal dunia, 217 orang masih hilang, dan 586.666 jiwa mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut angka tersebut merupakan hasil verifikasi lanjutan by name by address bersama pemerintah daerah dan tim lapangan.
“Data korban ini sudah melalui proses validasi lanjutan hingga tingkat kecamatan. Ada penyesuaian karena pemutakhiran laporan lapangan dan penggabungan data korban ganda,” kata Abdul Muhari dalam keterangan resmi BNPB, Sabtu (13/12/2025).
Aceh Masih Tertinggi
Berdasarkan rekap BNPB, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal terbanyak, yakni 415 jiwa. Sumatera Utara menyusul dengan 349 jiwa, disusul Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.
Selain korban jiwa, ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian akibat rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, serta akses transportasi yang belum sepenuhnya pulih.
Bencana hidrometeorologi ini terjadi sejak akhir November 2025. Hujan ekstrem berkepanjangan memicu sungai meluap, tanggul jebol, dan longsor di wilayah perbukitan serta daerah aliran sungai.
Status Darurat Diperpanjang
Seiring kebutuhan penanganan yang masih tinggi, pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat di wilayah terdampak.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan perpanjangan diperlukan karena proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur belum selesai.
“Status tanggap darurat kami perpanjang sampai 22 Desember karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama pembukaan akses dan pemulihan layanan dasar masyarakat,” ujar Mahyeldi, Senin (9/12/2025).
Di Aceh, status tanggap darurat diperpanjang hingga 25 Desember 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut fokus pemerintah masih pada evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan perbaikan fasilitas publik.
“Evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur masih berjalan. Karena itu masa tanggap darurat kami perpanjang sampai 25 Desember,” kata Muzakir Manaf, Kamis (11/12/2025).
Pemulihan Infrastruktur Dikebut
Pemerintah pusat memprioritaskan pemulihan jalan dan jembatan untuk memastikan distribusi logistik dan pemulihan ekonomi warga.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB terdapat 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional terdampak. Progres penanganan mencapai 51,14 persen di Aceh, 78,69 persen di Sumatera Utara, dan 76,14 persen di Sumatera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan konektivitas menjadi perhatian utama pemerintah.
“Akses jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi logistik, evakuasi warga, dan aktivitas ekonomi. Karena itu kami percepat penanganan di seluruh titik terdampak,” kata Dody Hanggodo, Selasa (10/12/2025).
TNI Bangun Jembatan Darurat
Untuk membuka akses darat yang terputus, TNI mengerahkan personel dan alat berat. Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Osmar Silalahi menyebut TNI telah membangun sembilan jembatan Bailey di titik-titik kritis.
“Pembangunan jembatan Bailey sudah dilakukan di beberapa lokasi dan sebagian sudah selesai 100 persen,” ujar Osmar Silalahi, Rabu (10/12/2025).
Ancaman Penyakit Mengintai
Di lokasi pengungsian, pemerintah mewaspadai risiko penyakit. Kementerian Kesehatan mencatat potensi peningkatan diare, ISPA, penyakit kulit, dan demam, terutama di wilayah dengan layanan kesehatan terganggu.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Mulawarman menyebut pencegahan penyakit menjadi fokus utama.
“Kami memprioritaskan pencegahan penyakit pascabencana, terutama bagi kelompok rentan,” kata Aji Mulawarman, Senin (2/12/2025).
Layanan Publik Tetap Dijaga
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan dokumen pendidikan siswa korban banjir tetap sah. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan kehilangan ijazah tidak menghambat hak pendidikan.
“Dokumen pendidikan korban bencana dapat diterbitkan ulang melalui mekanisme yang mudah dan cepat,” ujar Suharti, Senin (9/12/2025).
BNPB menegaskan pemerintah masih berada dalam fase tanggap darurat dan awal transisi pemulihan. Pemantauan cuaca ekstrem susulan terus dilakukan.
“Prioritas kami adalah penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta percepatan pemulihan akses dan layanan publik,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, awal Desember 2025.***
Tinggalkan Balasan