WALHI dan Greenpeace menilai negara membiarkan kejahatan SDA hingga memicu kerusakan ekologis nasional.
KOSONGSATU.ID—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace memperingatkan bahwa kerusakan alam Indonesia telah memasuki fase kritis akibat praktik industri ekstraktif yang masif. Mereka menilai negara ikut berperan melalui kebijakan yang membiarkan, bahkan melegalkan, pelanggaran di sektor Sumber Daya Alam (SDA).
Korupsi SDA Rugikan Negara Rp437 Triliun
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Artha Siagian, menyatakan korupsi SDA menimbulkan kerugian material sekaligus kerugian non-material yang jauh lebih besar. Dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025), ia mengungkapkan WALHI telah menyerahkan laporan 76 korporasi yang diduga kuat terlibat korupsi SDA kepada Kejaksaan Agung.
“Dari laporan tersebut, WALHI menaksir kerugian negara kurang lebih Rp437 triliun dari 47 korporasi,” ujar Uli.
Ia menjelaskan, sebagian besar perusahaan itu bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemegang izin pemanfaatan hutan. Uli menegaskan bahwa korupsi ekologis bukan hanya soal uang hilang. “Ada kerugian yang tidak bisa dihitung oleh uang, yaitu relasi antara masyarakat dengan alam yang hilang,” katanya.
Bagi masyarakat adat, hutan adalah ruang identitas dan leluhur. Ketika izin korup merampas hutan, relasi non-material ikut lenyap.
Negara Dinilai Melanggengkan Pelanggaran SDA
Uli juga menyebut negara membudayakan kejahatan lingkungan melalui mekanisme pemutihan. Ia mencontohkan pembalakan liar yang dilegalkan lewat suap hingga perubahan tata ruang sesuai kepentingan korporasi.
“Negara pernah memberi waktu bagi korporasi yang melanggar untuk mengurus administrasi agar aktivitas ilegal menjadi legal, dan mekanisme ini diatur ulang dalam UU Cipta Kerja,” ujarnya.
Stop Deforestasi Jadi Jalan Keluar
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Belqis Habiba, meminta Presiden Prabowo Subianto menuntaskan akar masalah bencana: deforestasi. “Selesaikan dulu persoalan deforestasinya. Perlindungan lingkungan harus menjadi harga mati,” katanya, Rabu (10/12).
Ia menegaskan perlindungan hutan alam, gambut, mangrove, serta pengelolaan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilakukan secara menyeluruh. Tanpa pendekatan lanskap yang holistik, bencana ekologis akan terus berulang. “Kebakaran, asap, banjir, subsiden terjadi karena perlindungan yang setengah-setengah,” tegasnya.
Belqis juga mendesak evaluasi besar terhadap izin kehutanan, termasuk pencabutan izin bermasalah.
Prabowo Bela Sawit di Tengah Kritik Aktivis
Saat sawit dituding sebagai pemicu banjir dan longsor di Sumatra, Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan pentingnya industri tersebut. Dalam sambutan HUT Partai Golkar, Jumat (5/12), ia menyebut sawit sebagai anugerah energi nasional.
“Kelapa sawit bisa jadi BBM, solar, bensin. Kita punya teknologinya,” katanya.
Ia menilai Indonesia terancam krisis energi jika tak menguasai teknologi pengolahan sawit, dan menyinggung sulitnya distribusi BBM ke kawasan bencana sebagai contoh hambatan energi.
Tinggalkan Balasan