Jimpitan Menelanjangi Kelemahan Bantuan Pemerintah

Bappenas pun masih mendorong penguatan data terpadu serta perubahan bansos agar tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi terhubung dengan pemberdayaan penerima.

Jimpitan seolah mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman: mengapa kampung dengan segenggam beras kadang lebih cepat mengetahui siapa yang lapar daripada negara dengan anggaran, pegawai, dan teknologi?

Anggaran Besar Tidak Menjamin Kepercayaan

Pertanyaan itu makin relevan ketika daya beli tertekan. BPS mencatat inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,08 persen.

Baca Juga:

Danyang Bukan Hantu: Ini yang Sains Temukan di Balik Mitosnya

Di tengah tekanan itu, program berskala besar juga menghadapi ujian tata kelola. BGN menjalankan efisiensi dan moratorium sementara dapur baru.

Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola MBG.

Masalahnya bukan semata ukuran anggaran. Semakin panjang rantai kebijakan, semakin besar kebutuhan akan data akurat, kontrol publik, audit, dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab.

Jangan Memaksa Jimpitan Menggantikan Negara

Jimpitan bukan obat untuk semua persoalan. Kampung miskin hanya dapat mengumpulkan sumber daya terbatas. Iuran juga dapat berubah menjadi tekanan sosial bagi warga yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri.

Baca Juga:

Tabu Nikah di Bulan Suro: Mitos, Logika, dan Syariat

Ia tidak mampu menanggung biaya operasi rumah sakit, pensiun, bencana besar, atau kemiskinan struktural. Semua itu tetap membutuhkan negara, pajak yang adil, pelayanan publik, dan perlindungan sosial berskala nasional.

Namun, negara dapat belajar dari logikanya: keputusan didekatkan kepada warga, penerima dikenali dengan jelas, kontribusi disesuaikan dengan kemampuan, dan hasil pengumpulan dapat diperiksa bersama.

Jangan romantisasi segenggam beras sebagai alasan negara mundur. Jadikan jimpitan standar moral untuk menilai kebijakan: bantuan harus sampai kepada manusia yang membutuhkan, bukan tersesat di antara angka, proyek, dan kepentingan.***

Rujukan:

Baca Juga:

Rumah Balon Batak: Tanpa Paku, Tanpa Insinyur, Tapi Tahan Gempa

1. Kamus Bahasa Jawa Tegal–Indonesia, Kemendikbud.
2. Praktik Filantropi Sosial Berbasis Modal Sosial, FISIPOL UGM.
3. Improving Indonesia’s Social Registry, World Bank.
4. Transformasi Bansos dan Penguatan Data Terpadu, Bappenas.
5. Inflasi Indonesia Mei 2026, BPS.
6. Kebijakan BI-Rate Mei 2026, Bank Indonesia.
7. Efisiensi dan Penataan Program MBG, BGN.
8. Perkara Dugaan Penyimpangan Tata Kelola MBG, Kejaksaan Agung.