Kehadiran telaga disebut membantu mengurangi ketergantungan penduduk pada sumber air tertentu. Namun, penyediaan air saja tidak dianggap cukup untuk mengakhiri potensi konflik.

Brotonegoro kemudian disebut menyatukan kampung-kampung tersebut dalam satu kesatuan permukiman yang kelak dikenal sebagai Desa Yosowilangun.

Nama Yosowilangun sendiri memiliki beberapa penafsiran. Salah satu versi lokal mengaitkan nama itu dengan kata “yoso” yang dimaknai sebagai karya atau membangun. Versi lain menghubungkannya dengan Mbah Joko Untung atau Kyai Ngabehi Yosowilangun, tokoh yang dalam narasi masyarakat disebut memiliki kaitan dengan kawasan Gunung Malang dan penataan awal wilayah Gresik.

Beragam versi tersebut menunjukkan bahwa sejarah Yosowilangun tidak hanya hidup dalam catatan tertulis, tetapi juga dalam nama tempat, makam, telaga, dan cerita yang terus diwariskan antargenerasi.

Ingatan tentang Penolakan terhadap Kuasa Asing

Selain dikenang sebagai tokoh yang menyatukan kampung-kampung, Brotonegoro juga menempati posisi penting dalam cerita kepemimpinan warga Yosowilangun.

Dalam dokumentasi sejarah lokal, ia digambarkan sebagai pemimpin yang menolak ketundukan kepada kekuasaan asing. Istilah “jongos Londo” muncul dalam sejumlah tuturan warga untuk menggambarkan sikap menolak menjadi kaki tangan pihak kolonial.

Ungkapan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat tentang harga diri dan kemandirian. Dalam konteks sejarah akhir abad ke-18, kawasan Gresik berada dalam masa perubahan kekuasaan, dari pengaruh VOC hingga pemerintahan kolonial Belanda setelah VOC dibubarkan pada 1799.

Brotonegoro disebut memiliki hubungan darah dengan para pemimpin Gresik terdahulu. Dalam silsilah lokal, ia dikaitkan dengan Kyai Tumenggung Pusponegoro, yang dikenal sebagai bupati pertama Gresik, serta Kyai Ngabei Djajanegara atau Djajonegoro, yang disebut sebagai bupati kedua Gresik.

Pengaruhnya di tingkat lokal kemudian disebut mengantarkannya menjadi Bupati Gresik ke-10. Dalam catatan sejarah yang beredar di masyarakat, Brotonegoro diangkat pada 1788 dengan gelar Adipati Brotonegoro dan memerintah hingga 1808.