Dua Eks Pejabat KPK Perkuat Pengawasan MBG Pekan Depan

Dua eks pejabat KPK mulai bertugas di BGN pekan kedua November. Keduanya mengisi jabatan pengawasan dan manajemen risiko program MBG.

KOSONGSATU.ID — Dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi mulai bertugas di Badan Gizi Nasional pada pekan kedua November 2026. Keduanya akan memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penempatan tersebut merupakan bagian dari pembenahan kelembagaan. BGN juga akan menindaklanjuti rekomendasi KPK tentang tata kelola program.

“Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti,” kata Arumsari dalam keterangan resmi, Sabtu, 7 November 2026, seperti dilaporkan Antara.

Menurut Arumsari, kedua personel itu menjadi pegawai BGN melalui mekanisme penugasan. Kehadiran mereka diharapkan membantu memperbaiki sistem internal dan koordinasi pelaksanaan MBG.

Baca Juga:

Bobby Rasyidin Bantah Pemberitaan Penyitaan Rp2 Miliar oleh KPK

Mengisi Jabatan Pengawasan dan Manajemen Risiko

Kedua mantan pejabat KPK tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK.

Di BGN, Mungki mengisi jabatan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Haerudin sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Ia kini mengisi jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengalaman keduanya di lembaga antirasuah diharapkan memperkuat pencegahan penyimpangan sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.

Baca Juga:

KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU

“Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi,” kata Sudaryono, Jumat, 6 November 2026.

Sudaryono menyatakan BGN terbuka terhadap kajian dan rekomendasi KPK mengenai kerawanan korupsi dalam MBG. Ia menyebut percepatan program perlu disertai pengendalian dan pengawasan yang efektif.

Menindaklanjuti Kajian KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan penugasan kedua mantan personel itu diharapkan memperkuat tata kelola BGN dan pencegahan korupsi.

KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi berdasarkan kajian kerawanan korupsi dalam MBG. Menurut Budi, identifikasi risiko perlu diikuti perbaikan sistem yang konkret dan berkelanjutan.

Baca Juga:

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Cukai Terkait Djarum Sejak 2010

Mungki dan Haerudin merupakan jaksa yang ditugaskan di KPK. Keduanya kembali ke Kejaksaan Agung setelah masa penugasannya berakhir pada 1 November 2026.***