Yang membedakan momentum tahun ini adalah masuknya isu ke mekanisme formal pemerintahan daerah. Bukan lagi sekadar wacana di ruang seminar, melainkan draf yang sudah punya naskah akademik dan dukungan politik across the board dari semua fraksi DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyebut urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda dinilai terancam punah secara administratif.
Tapi ada motif lain yang lebih pragmatis ikut terselip. DPRD Jawa Barat juga mengaitkan wacana ini dengan isu ketimpangan fiskal dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyoal perbedaan jumlah kabupaten dan kota yang jadi dasar kebijakan pemerintah pusat.
Jadi bukan murni romantisme identitas. Ada juga kalkulasi kepentingan anggaran daerah yang menumpang di baliknya.
Jalan Masih Panjang, Pusat Masih Dingin
Meski DPRD kompak, jalan menuju perubahan nama resmi masih jauh dari selesai. Kementerian Dalam Negeri, per 7 Juli 2026, menegaskan belum menerima usulan resmi apa pun terkait perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong juga menyatakan usulan itu harus lebih dulu diajukan pemerintah provinsi ke pusat, karena menyangkut administrasi kewilayahan yang diatur undang-undang, bukan sekadar Peraturan Gubernur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri sudah menegaskan sejak Mei 2026 bahwa tak ada rencana resmi mengubah nama provinsi, dan menyebut spekulasi yang beredar di media sosial sebagai karangan pihak lain.
Antara Simbol dan Konsekuensi
Di luar debat politik, muncul juga kekhawatiran teknis. Perubahan nama berarti perubahan dokumen pemerintahan, identitas lembaga, dan regulasi yang harus diperbarui, dengan biaya yang bakal dibebankan ke APBD.
Ada pula kekhawatiran soal gesekan sosial, mengingat Jawa Barat sendiri bukan wilayah yang homogen secara budaya. Cirebon misalnya, punya identitas campuran Jawa-Sunda-Islam yang berbeda dari Sunda Priangan, dan sejumlah budayawan Cirebon mempertanyakan dasar historis usulan ini.
Pendukung perubahan nama sering menyandingkan wacana ini dengan preseden Ujung Pandang yang berganti jadi Makassar tanpa gejolak berarti. Tapi analogi ini punya batas: mengganti nama kota jelas berbeda skala dan kompleksitas dengan mengganti nama provinsi berpenduduk puluhan juta jiwa dengan pluralitas budaya di dalamnya.
Pelajaran dari Nama yang Berputar Balik
Yang menarik dari isu ini bukan cuma soal menang atau kalahnya wacana, melainkan bagaimana sebuah nama bisa berpindah makna sepanjang sejarah.
Tinggalkan Balasan