Pemerintah mempercepat mandatori Biodiesel B50 mulai Juli 2026, memangkas impor fosil 4 juta kiloliter, dan menghemat APBN Rp48 triliun di tengah krisis energi global.
KOSONGSATU.ID — Gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa Indonesia bergerak cepat. Penutupan Selat Hormuz membuat harga minyak mentah Brent melonjak 59 persen sepanjang awal hingga 30 Maret 2026 — rekor tertinggi sejak Mei 2020. Rupiah ikut terkapar, menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS.
Pemerintah tak tinggal diam. Delegasi ekonomi tingkat tinggi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri ESDM terbang ke Seoul, Korea Selatan. Hasilnya tegas: mandatori Biodiesel B50 resmi dipercepat, menggantikan skema B35 yang sedang berjalan.
Mulai 1 Juli 2026, seluruh bahan bakar solar wajib menggunakan campuran 50 persen solar fosil dan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari kelapa sawit.
Pangkas Impor, Selamatkan APBN
PT Pertamina (Persero) ditugaskan memimpin eksekusi kebijakan ini secara nasional. Dampaknya langsung terasa di neraca impor.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangan resminya di Seoul, 31 Maret 2026.
Efisiensi fiskal yang dijanjikan pun fantastis. “Ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” tambah Airlangga. Angka itu merupakan proyeksi akumulasi selama enam bulan pertama B50 berjalan.
Stok Aman, Pasar Tenang
Di tengah transisi, pemerintah meredam kekhawatiran soal kelangkaan BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional berada di atas standar minimum.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Seoul, 31 Maret 2026.
Deklarasi B50 ini seketika mendinginkan pasar domestik. Tanpa menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah membuktikan punya cara lain mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dalam jangka panjang, Indonesia tak sekadar bertahan — tapi memperkuat posisi sebagai pionir bioenergi di Asia.***
Tinggalkan Balasan