Peradaban, kata Kiai Said, selalu runtuh bukan pertama-tama oleh serangan dari luar, melainkan oleh pertikaian di dalam dirinya sendiri.
KOSONGSATU.ID—Peringatan itu disampaikan Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2010–2021, di hadapan ratusan peserta konferensi internasional di Malaysia.
Dalam pandangannya, bahaya terbesar justru muncul ketika umat Islam larut dalam konflik internal—terpecah oleh klaim kebenaran, teralihkan dari tugas lebih besar membangun kebudayaan dan narasi peradaban yang percaya diri.
Dalam makalah bertajuk “Persatuan Umat Islam antara Keragaman Mazhab dan Penolakan atas Monopoli Kebenaran”, Kiai Said menempatkan persatuan bukan sebagai jargon normatif, melainkan prasyarat peradaban.
Sejarah Islam, katanya, sejak awal dibangun di atas keragaman mazhab dan tradisi ijtihad. Perbedaan itu menjadi energi intelektual—hingga ia dipersempit menjadi identitas eksklusif yang saling menafikan.
Akar perpecahan, menurutnya, terletak pada sikap menganggap tafsir sendiri sebagai kebenaran mutlak. “Yang absolut hanyalah wahyu,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa seluruh pemahaman manusia bersifat relatif, terbuka untuk dialog, dan selalu mungkin dikoreksi.
Ketika relativitas itu ditolak, perbedaan mazhab berubah dari rahmat menjadi sumber konflik.
Kiai Said membaca persoalan ini bukan semata teologis, tetapi kultural. Melampaui fragmentasi internal, katanya, menuntut pembangunan kesadaran budaya Islam yang inklusif—bertumpu pada nilai-nilai bersama lintas mazhab dan mengembalikan etika Islam sebagai inti identitas. Bukan sekadar sebagai peninggalan sejarah, melainkan sebagai praksis hidup.
Ia mengingatkan, perpecahan internal telah membuka ruang lebar bagi dominasi politik, budaya, dan ekonomi asing. Umat yang terbelah kehilangan daya tawar global, bahkan kesulitan melindungi warisan budayanya sendiri.
Karena itu, Kiai Said mendorong penguatan etika dialog, pendekatan maqashid syariah, dan kerja sama lintas mazhab sebagai strategi sadar membangun masa depan bersama.
Pendekatan taqrib—pendekatan antar-mazhab—ditegaskannya bukan kompromi akidah. Ia justru merupakan ikhtiar strategis menjaga keutuhan umat di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.
Gaza dan Kegagalan Moral Dunia
Nada reflektif itu menemukan resonansinya dalam paparan pembicara lain dari Indonesia, Abdullah Assegaf, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dalam makalah berjudul Recognition Without Protection: Gaza dan Kegagalan Moral Tata Dunia, ia membedah paradoks besar politik internasional kontemporer.
Menurut Abdullah, pengakuan politik terhadap Palestina telah kehilangan makna ketika tidak disertai perlindungan nyata bagi warga Gaza. Pengakuan tanpa mekanisme penegakan hukum internasional, katanya, hanya melahirkan legitimasi simbolik—retorika yang gagal menyelamatkan nyawa.
Ia menyinggung ilusi gencatan senjata pasca Deklarasi New York Oktober 2025, yang diwarnai ratusan pelanggaran, serta pola rekonstruksi Gaza yang berulang tanpa menyentuh keadilan struktural.
Dalam situasi pendudukan permanen dan penerapan hukum internasional yang selektif, konsep long-term resilience dinilainya tidak lebih dari jargon kosong.
Di tengah kebuntuan diplomasi negara, Abdullah menawarkan jalur lain: diplomasi akademik dan advokasi global. Institusi seperti World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought (WFPIST) dan MAPIM dipandang memiliki modal etis dan intelektual untuk menjembatani aktivisme, riset akademik, dan kebijakan publik—sekaligus membangun solidaritas lintas mazhab.
Dalam penutupnya, Abdullah mengangkat solusi satu negara sebagai alternatif politik yang lebih jujur dan berkeadilan, sejalan dengan pemikiran kritis tokoh seperti Ilan Pappé. Solusi dua negara, menurutnya, kian menjauh dari realitas di lapangan.
Tinggalkan Balasan