Indonesia menyerukan pendanaan berkelanjutan bagi UNRWA ketika perang, pengungsian, dan kerusakan sekolah menghambat pendidikan anak Palestina.
KOSONGSATU.ID — Indonesia mendesak komunitas internasional menjamin pendanaan berkelanjutan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) agar layanan pendidikan tetap berjalan di tengah konflik dan kerusakan fasilitas belajar.
Seruan itu disampaikan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, IGAK Satrya Wibawa, dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 20 Oktober 2026, ia menempatkan pendidikan sebagai bagian penting pemulihan Palestina.
“Anak-anak Palestina tidak boleh kehilangan kesempatan belajar akibat konflik yang berkepanjangan,” kata Satrya, sebagaimana diberitakan Antara. Indonesia meminta pendanaan UNRWA tersedia secara memadai, transparan, dan akuntabel.
Mengapa Pendanaan Pendidikan Mendesak?
Ancaman terhadap pendidikan Palestina datang dari kerusakan bangunan, pengungsian, pembatasan mobilitas, serta keterbatasan dana operasional.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada 3 Maret 2026 memperingatkan bahwa gangguan keamanan dan penutupan sekolah membahayakan pendidikan sekitar 48.000 pelajar pengungsi Palestina di Tepi Barat. Krisis pendanaan, menurutnya, memperbesar risiko pemangkasan program pendidikan.
Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh pelajar itu telah putus sekolah. Dalam laporan 11 September 2026, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut sekitar 48.000 siswa UNRWA memulai tahun ajaran baru pada 7 September di 90 sekolah.
Gangguan tetap berlangsung. Lebih dari 4.000 siswa yang mengungsi dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara mengalami hambatan pembelajaran reguler, sementara enam sekolah UNRWA di Yerusalem Timur masih ditutup.
Sekitar 40.000 Mahasiswa Dijangkau Pembelajaran Darurat
Di Gaza, pembelajaran daring dan ruang belajar sementara menjadi bagian dari upaya mempertahankan pendidikan di tengah kerusakan kampus.
Dalam laporan bertanggal 15 Oktober yang diperbarui pada 16 Oktober 2026, UNESCO menyebut sekitar 40.000 mahasiswa telah memperoleh manfaat dari jaringan Gaza Virtual Campus dan ruang pembelajaran sementara.
Laporan yang sama mencatat lebih dari 6.000 anak mengakses kegiatan belajar melalui 12 ruang pembelajaran sementara. Adapun lima ruang belajar pendidikan tinggi telah melayani 19.773 mahasiswa. Angka-angka tersebut menggambarkan cakupan layanan yang berbeda dan tidak dapat langsung dijumlahkan.
Skala kerusakannya tetap besar. Berdasarkan asesmen UNESCO yang diselesaikan pada akhir 2025, sebanyak 95 persen kampus pendidikan tinggi dan seluruh pusat pelatihan vokasi di Gaza rusak atau hancur.
Dukungan Indonesia dan Kebutuhan Pemulihan
Indonesia juga memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa magister bagi 200 mahasiswa Palestina. Program BAZNAS bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu diluncurkan pada 9 September 2026 dengan anggaran Rp22 miliar.
Satrya menegaskan bahwa pemulihan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, harus menghormati kewenangan Otoritas Palestina dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sementara itu, UNESCO memperkirakan kebutuhan pendanaan rencana pemulihan lintas bidang di Gaza mencapai USD115,1 juta untuk dua tahun. Dari jumlah tersebut, USD65,86 juta dialokasikan bagi pemulihan pendidikan dan keterampilan. Estimasi ini merupakan kebutuhan program UNESCO, terpisah dari pendanaan operasional UNRWA.***
Tinggalkan Balasan