Saat ini lebih dari 43 ribu siswa telah mengikuti Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
KOSONGSATU.ID — Pemerintah menargetkan jumlah siswa yang mengikuti program Sekolah Rakyat meningkat menjadi lebih dari 150 ribu orang pada 2027, dari lebih dari 43 ribu siswa saat ini.
Perluasan program akan berlangsung dalam waktu dekat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sedikitnya 50 hingga 100 Sekolah Rakyat baru ditargetkan mulai aktif pada akhir Agustus 2026 atau setelah peringatan HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
“Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia,” kata Teddy seusai meninjau Sekolah Rakyat rintisan di kawasan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Sekolah yang akan dioperasikan tersebut sebagian menggunakan skema rintisan. Pemerintah memilih mekanisme itu agar anak-anak yang menjadi sasaran program tidak harus menunggu pembangunan gedung permanen yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal tingkat dasar dan/atau menengah. Berdasarkan regulasi Kementerian Sosial, program tersebut diperuntukkan antara lain bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah memiliki target yang lebih besar setelah perluasan sekolah rintisan. Setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki sedikitnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Saat ini, jumlah peserta Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 43 ribu siswa. Apabila pembangunan gedung permanen berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari 150 ribu siswa pada 2027.
Menjangkau Anak Jalanan dan Putus Sekolah
Perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung. Pemerintah juga harus menjaring anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.
Tinggalkan Balasan