Adiksi media sosial yang merusak kesehatan mental anak turut menjadi sorotan utama. Tenggat waktu masa transisi selama satu tahun hampir berakhir.
Regulasi ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Kini, seluruh pihak harus bersiap menghadapi implementasi penuh.
Berangkat dari Fakta Mengerikan di Lapangan
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, tidak main-main. Ia secara maraton melakukan sosialisasi pada 3 hingga 5 Maret 2026. Sosialisasi ini menyasar publik dan perwakilan platform teknologi raksasa di Indonesia.
Data yang mendasari aturan ini sangat mengkhawatirkan. Dari 229 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 80 persen anak telah terhubung ke dunia maya. Mirisnya, separuh dari anak Indonesia dilaporkan pernah melihat konten seksual di internet.
”Setengah anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Ini peringatan serius bagi kita semua,” tegas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital RI, pada 5 Maret 2026. Ia melanjutkan, “Platform digital harus ikut bertanggung jawab melindungi anak. Platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.”
Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka eksploitasi. Catatan pemerintah menunjukkan ada 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring. Selain itu, 42 persen anak mengaku pernah merasa takut atau tidak nyaman di ruang digital. Mereka kerap mengalami perundungan siber atau dihubungi oleh predator tak dikenal.
Aturan Berlapis Sesuai Kelompok Usia
Implementasi aturan ini membagi akses berdasarkan kelompok usia anak. Anak di bawah 13 tahun dilarang keras menggunakan media sosial interaktif. Sementara itu, remaja usia 13 hingga 16 tahun diizinkan memiliki akun. Namun, mereka hanya boleh mengakses platform dengan profil risiko rendah. Persetujuan orang tua menjadi syarat mutlak dalam tahap ini. Bagi remaja 16 hingga 18 tahun, akses platform reguler diperbolehkan. Syaratnya tetap sama, yakni beroperasi di bawah payung pengawasan orang tua.
Platform teknologi tidak bisa lagi lepas tangan dari masalah ini. Perusahaan raksasa dipaksa menyesuaikan algoritma internal mereka. Mereka wajib menyediakan fitur verifikasi usia. Fitur pengawasan orang tua atau parental control juga harus segera tersedia. Jika melanggar, sanksi administratif hingga ancaman penutupan menanti di depan mata. Orang tua kini juga dituntut lebih proaktif mendampingi. Pengawasan gawai tak lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban sistemik.***
Tinggalkan Balasan