Pemerintah siap bangun tangki BBM tiga bulan di Sumatera antisipasi krisis.
KOSONGSATU.ID—Pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif merespons ancaman krisis energi global. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah memutuskan untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak berkapasitas raksasa di Pulau Sumatera.
Langkah ini krusial untuk melindungi pasokan bahan bakar domestik dari guncangan eksternal.
Ketahanan energi Indonesia saat ini dinilai masih jauh dari kata ideal. Kapasitas maksimal storage Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hanya mampu bertahan selama 25 hingga 26 hari.
Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok dunia. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, yang memiliki cadangan penyangga hingga 254 hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka mengakui kelemahan infrastruktur ini. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026, ia menyoroti terbatasnya ruang simpan yang dimiliki negara di tengah tingginya kebutuhan konsumsi.
”Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, nggak lebih dari itu. Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh BBM di mana? Itu permasalahan kita,” ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, pada Selasa (3/3/2026).
Kejar Standar Internasional
Untuk mengatasi kelemahan laten tersebut, pemerintah mengebut proyek infrastruktur baru di Sumatera. Fasilitas ini ditargetkan mampu menyimpan cadangan energi selama 90 hari penuh. Kapasitas tiga bulan ini merupakan standar ketahanan internasional yang wajib dicapai oleh negara guna memastikan stabilitas industri dan masyarakat.
Proses awal telah bergulir dengan cepat. Pemerintah saat ini tengah menjalankan tahap Feasibility Study (FS) untuk menentukan lokasi spesifik di daratan Sumatera. Konstruksi fisik dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 ini juga.
”Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional,” tegas Bahlil Lahadalia (3/3/2026). Ia juga menambahkan bahwa lokasinya pasti di Sumatera, meski pemerintah belum merilis nama kabupaten yang ditunjuk.
Tinggalkan Balasan