Pernyataan Noe Letto dalam forum Sinau Bareng yang menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi peradaban menuai sorotan. Di balik narasi mulia tersebut, program ini dinilai menyimpan risiko politisasi, bom waktu fiskal, hingga celah korupsi bagi para “penumpang gelap” anggaran.
KOSONGSATU.ID – Pernyataan Noe Letto dalam forum Sinau Bareng di Mojokerto, bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas kepentingan politik karena menyasar anak-anak terdengar menyejukkan. Namun, di balik narasi investasi peradaban, program raksasa ini berdiri di persimpangan jalan: menjadi jembatan generasi emas atau justru monumen pemborosan bagi para ‘penumpang gelap’ anggaran.
Dalam politik modern, investasi tidak selalu berupa transaksi tunai di kotak suara hari ini. Ada istilah “politik jangka panjang” yang justru jauh lebih strategis dan berisiko jika diabaikan.
Politik di Balik Piring Makan
Menganggap MBG murni non-politik hanya karena penerimanya tidak bisa “nyoblos” adalah pandangan yang menutup mata terhadap realitas politik modern. Pertama, ada investasi suara kepada orang tua. Negara yang masuk ke ruang dapur rakyat melalui intervensi gizi adalah bentuk populisme paling nyata. Rasa terima kasih orang tua atas “perhatian” negara terhadap anak mereka merupakan modal politik (political capital) raksasa untuk mengamankan legitimasi rezim.
Kedua, sulit memisahkan MBG dari personifikasi pemimpin. Sebagai janji inti kampanye Prabowo-Gibran, keberhasilan program ini akan diklaim sebagai kemenangan politik, sementara kegagalannya akan menjadi amunisi oposisi. Program ini bukan sekadar urusan gizi, melainkan alat untuk membangun citra “Negara Penyelamat” yang melekat pada figur tertentu.
Bom Waktu Fiskal dan Erosi Kemandirian
Dari sisi ekonomi dan sosiologi, MBG menyimpan risiko “beban ganda”. Secara sosiologis, intervensi negara yang terlalu dalam ke ranah privat berisiko memperkuat mentalitas paternalistik. Rakyat diposisikan sebagai objek yang perlu dikasihani, bukan subjek yang diberdayakan untuk mampu mandiri secara ekonomi.
Secara fiskal, anggaran ratusan triliun rupiah ini adalah “bom waktu”. Kita harus berhitung tentang opportunity cost: apakah memberi makan langsung lebih mendesak daripada memperbaiki sanitasi dan kualitas guru? Di tengah ketidakpastian global, memaksakan program raksasa dengan menambah utang berarti memaksa generasi yang “dikasih makan” hari ini untuk menjadi generasi yang “mencicil utang” dengan bunga mencekik di masa depan.
Ladang Basah Vendor “Titipan”
Kekhawatiran terbesar muncul dari tata kelola. Dengan perputaran uang yang masif, MBG adalah proyek pengadaan barang dan jasa terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Tanpa pengawasan ketat, program ini akan menjadi ladang basah bagi vendor “titipan” dan kroni politik.
Pengurangan kualitas makanan demi keuntungan haram adalah ancaman nyata. Selisih sedikit saja per porsi, jika dikalikan jutaan anak, akan menghasilkan angka korupsi yang fantastis. Jangan sampai niat mencerdaskan bangsa justru berakhir dengan mengenyangkan segelintir elit dan makelar katering.
Meski mendukung, Noe mengingatkan pentingnya pengelolaan yang ketat dan transparan. Ia menyoroti perlunya standar gizi yang presisi, keamanan pangan, kesiapan rantai pasok lokal, hingga sistem monitoring yang rapi agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Belajar dari pengalaman negara lain seperti Jepang, Sabrang mengajak publik untuk mengawal program MBG secara objektif dan konsisten. Hasilnya mungkin tidak instan, namun dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
Peradaban Tidak Tumbuh dari Sistem yang Sakit
Membangun peradaban melalui perbaikan gizi adalah cita-cita mulia, namun menyerahkannya pada birokrasi yang masih berjuang melawan budaya korupsi adalah perjudian yang mengerikan. Peradaban yang sehat tidak mungkin tumbuh dari sistem yang korup.
Pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah benar-benar menjadi protein di piring anak sekolah, bukan saldo di rekening makelar. Jika gagal, MBG hanyalah cara baru untuk merampok APBN secara legal. Kita harus berhenti memandang rakyat sebagai perut yang lapar, dan mulai memandang mereka sebagai warga negara yang butuh kedaulatan ekonomi—bukan sekadar kedermawanan pemerintah yang bersumber dari pajak mereka sendiri.***
Tinggalkan Balasan