Anggaran MBG menyusut Rp27,8 triliun pada 2027 dan penerimanya berkurang 10,8 juta orang. Tapi biaya per kepala justru menanjak. Ke mana selisihnya mengalir?
KOSONGSATU.ID – Ana dina, ana upa. Ada hari, ada nasi. Begitu orang Jawa dahulu menenangkan diri di musim paceklik — sebuah keyakinan bahwa hidup selalu menyediakan sesuap untuk esok hari.
Selasa pagi di Putat, Tanggulangin, keyakinan itu meleset. Ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam menyantap sarapan yang dikirim negara, lalu satu per satu mereka mengeluh mual dan muntah.
Dalam hitungan hari, wabahnya melebar ke sembilan belas sekolah lain yang dilayani dapur yang sama, SPPG Kalitengah. Total korban menembus 566 orang. Delapan puluh delapan di antaranya masih menjalani rawat inap.
Badan Gizi Nasional bergerak cepat — setidaknya di atas kertas. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengumumkan sanksi pada Rabu, 2 September.
“Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan,” ujarnya di Jakarta.
Sanksi itu terdengar tegas. Persoalannya, di dalam pengumuman yang sama BGN menyebut jumlah korban sebanyak 512 orang — lima puluh empat lebih sedikit daripada catatan lapangan.
Angka yang Tidak Pernah Sama
Selisih lima puluh empat orang mungkin terdengar sepele. Tapi ia bukan kekeliruan tunggal, melainkan gejala.
Kementerian Kesehatan mencatat 37.000 korban keracunan MBG hingga Mei 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menghitung 40.759 korban di 36 provinsi sejak 2025. Dua lembaga, dua angka, tanpa penjelasan mengapa keduanya berbeda.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji merilis datanya pada 13 Agustus lalu. Dari total itu, 12.656 korban berjatuhan sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026 saja. Jawa Tengah menyumbang 34 persen, Jawa Timur 18 persen, Jawa Barat 9 persen.
Artinya Pulau Jawa — wilayah dengan infrastruktur kesehatan terbaik di negeri ini — justru memikul 61 persen kasus nasional.
Sejak Sudaryono dilantik menjadi Kepala BGN pada 22 Juli 2026, tercatat dua belas kasus dugaan keracunan dengan 2.800 korban. Empat puluh dua hari, dua belas kasus. Satu insiden setiap tiga setengah hari.
Lalu bagaimana negara bisa memperbaiki sesuatu yang jumlahnya saja belum pernah ia sepakati sendiri?
Aritmetika yang Ganjil
Di sinilah persoalan itu menjadi lebih menarik — dan lebih meresahkan.
Pemerintah merencanakan anggaran MBG sebesar Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027, menyasar 72,1 juta penerima. Tahun ini, angkanya Rp268 triliun untuk 82,9 juta penerima.
Sekilas itu terlihat sebagai penghematan. Anggaran menyusut 10,4 persen. Wajar, di tengah rupiah yang terus tertekan.
Tapi coba dibagi.
| 2026 | RAPBN 2027 | |
| Anggaran | Rp268 triliun | Rp240,2 triliun |
| Penerima | 82,9 juta | 72,1 juta |
| Biaya per penerima setahun | ± Rp3,23 juta | ± Rp3,33 juta |
Anggaran memang menurun 10,4 persen. Tapi jumlah penerimanya dipangkas lebih dalam lagi — 13 persen, atau 10,8 juta orang yang tahun depan tidak lagi menerima sepiring makanan dari negara.
Hasilnya: biaya per kepala justru menanjak sekitar tiga persen.
Sepuluh koma delapan juta anak, ibu hamil, dan balita dikeluarkan dari daftar. Dan uang yang tersisa per orang malah bertambah. Pertanyaannya sederhana — untuk apa?
Dapur yang Belum Layak
Nota Keuangan 2027 sebenarnya menjawab sebagian. Pemerintah menempatkan sertifikasi higiene sebagai salah satu dari lima prioritas, bersama perbaikan tata kelola dan pembangunan pusat komando koordinasi.
Pengakuan itu penting, karena berarti pemerintah mengetahui persis di mana lubangnya.
Per 22 Mei 2026, terdapat 29.225 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi baru 16.046 unit, atau 55 persen. Sisanya, 13.179 dapur, masih berkutat di tahap proses dan persiapan.
Empat puluh lima persen. Hampir separuh dapur yang setiap hari memasak untuk puluhan juta anak belum dinyatakan laik secara sanitasi — dan mereka tetap memasak.
Hingga 10 Agustus 2026, BGN sudah menutup permanen 504 dapur karena tidak memenuhi standar. Sekitar 3.000 dapur lainnya masih menunggu giliran pemeriksaan.
“Ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita,” kata Sudaryono ketika itu.
Ia benar. Tapi kalimat itu diucapkan oleh kepala ketiga BGN dalam kurun kurang dari dua tahun. Dadan Hindayana, lalu Nanik S Deyang, lalu Sudaryono. Tiga nakhoda, satu kapal, dan kompas yang belum pernah benar-benar diperbaiki.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyebut pengawasan masih lemah meski pucuk pimpinan sudah berganti. Ia meminta BGN menanggung seluruh biaya perawatan korban.
Yang Hilang dari Perhitungan
Jauh sebelum negara mengenal istilah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nusantara sudah memiliki cara sendiri untuk memastikan tidak ada yang kelaparan.
Lumbung desa di Jawa, rangkiang di Minangkabau, jineng di Bali. Semuanya dikelola oleh warga, diawasi oleh warga, dan dimakan oleh warga yang sama. Pengawasnya adalah orang yang perutnya ikut menanggung akibat.
MBG membalik logika itu. Dapurnya disentralisasi, keputusannya dipusatkan di Jakarta, tetapi risikonya didesentralisasi sampai ke meja makan santri di Tanggulangin.
Dan ketika sesuatu berjalan salah, yang pertama dicopot adalah kepala SPPG di desa — bukan perancang sistemnya.
Program ini menyerap hampir seperempat kuadriliun rupiah setahun. Ia menjadi belanja tunggal terbesar dalam anggaran pendidikan nasional. Ia juga menyerap hampir satu juta tenaga kerja.
Dengan uang sebesar itu, mengapa 45 persen dapurnya masih belum bersertifikat? Mengapa dua lembaga negara tidak pernah menyepakati satu angka korban? Dan mengapa memangkas 10,8 juta penerima justru dianggap sebagai perbaikan, bukan pengakuan kegagalan?
Ana dina, ana upa. Tapi bagi 10,8 juta orang yang tahun depan dicoret dari daftar, hari itu tetap datang — nasinya yang tidak.***
Tinggalkan Balasan