Di tengah riuh politik dan kecemasan publik, Sabrang Mowo Damar Panuluh—yang lebih dikenal sebagai Noe Letto—memilih menjelaskan satu hal lebih dulu: ia tidak sedang mengejar kekuasaan, melainkan menguji kemungkinan lain tentang bagaimana negara bisa mendengar.
KOSONGSATU.ID—Penunjukan Noe sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) segera memantik gelombang tanya, terutama dari komunitas Maiyah yang selama ini menjadi ruang intelektual dan spiritual tempat ia tumbuh. Kecurigaan muncul dari satu titik yang sama: apakah masuk ke lingkar negara berarti tunduk pada kekuasaan?
Noe menjawabnya dengan cara khas—tenang, bercanda, tapi berlapis argumen. Posisi tenaga ahli, katanya, bukan pembuat kebijakan. Ia tidak menandatangani peraturan, tidak menggerakkan birokrasi. Perannya sebatas memberi masukan, membaca risiko, dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPN—yang diketuai langsung Presiden Prabowo Subianto, dengan Ketua Harian dijabat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Fondasinya harus jelas,” kata Noe dalam penjelasan publiknya. Tenaga ahli, menurutnya, bekerja di wilayah nalar dan analisis—bukan kekuasaan formal. Di sanalah ia menempatkan dirinya.
Tidak di Bawah Siapa Pun
Sebagian kekhawatiran terdengar personal sekaligus politis: apakah jabatan itu membuat Noe berada “di bawah” figur-figur kekuasaan lain? Ia menjawabnya dengan humor Jawa yang lugas. Ia tidak berada di bawah siapa pun, kecuali Tuhan dan orang yang sejak lama menjadi kompas etiknya: ayahnya, Emha Ainun Najib.
Di balik seloroh itu, ada penegasan serius. Bagi Noe, jabatan ini justru eksperimen—apakah gagasan yang selama ini dibicarakan di ruang-ruang Maiyah bisa menemukan jalur menuju pengambil keputusan, tanpa kehilangan kejernihan dan tanpa teredam “noise” politik.
Ia menegaskan satu hal penting: Maiyah tidak ditinggalkan. Justru sebaliknya, Maiyah tetap menjadi pusat. “Yang primer tetap Maiyah,” ujarnya, seolah menutup pintu bagi anggapan bahwa ia sedang berpindah kubu.
Negara, Bangsa, dan Pemerintah
Di titik inilah Noe mengurai pembedaan yang sering kabur dalam perdebatan publik: negara, bangsa, dan pemerintah. Pemerintah, katanya, bekerja dalam siklus lima tahunan, dibatasi kepentingan elektoral. Negara, sebaliknya, hidup dalam tarikan panjang lintas generasi.
Ia mengutip pemikiran Cak Nun untuk menegaskan posisi itu. Masuk ke sistem negara, bagi Noe, bukan berarti larut dalam kepentingan pemerintah. Ia menempatkan dirinya pada wilayah negara—hasil kelahiran bangsa—bukan pada rezim yang sementara.
Kritik publik, bahkan tudingan sinis soal “lapar jabatan”, ia anggap wajar. Skeptisisme, baginya, justru tanda kewaspadaan masyarakat. Dan kewaspadaan itulah yang ingin ia rawat, bukan padamkan.
Objektif, Tidak ABS
Dalam perannya sebagai tenaga ahli, Noe mengaku tidak membawa niat untuk menyenangkan siapa pun. Ia berbicara apa adanya—kadang manis, sering kali pahit. Kritik yang ia sampaikan, katanya, bukan berbasis selera personal, melainkan analisis, riset, dan pengalaman panjang mengamati lanskap kebijakan, terutama di ranah digital.
Ribuan aplikasi negara, menurutnya, kerap lahir tanpa pijakan filosofis yang jelas tentang bangsa. Di sinilah ia menempatkan objektivitas sebagai prinsip. Jika masukan itu dianggap terlalu pedas dan tak diterima, ia siap berada di luar. Namun jika justru dianggap dibutuhkan, ia memilih bertanggung jawab dan tidak lari.
Tinggalkan Balasan