Tanpa karakter yang kuat, bangsa Indonesia hanya akan menjadi “bangsa penggemar emas-sepuhan” yang memuja gebyar lahiriah namun kosong di bagian dalam.

​Soekarno pernah mengingatkan dalam Amanat Proklamasi 1956:

​”Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting… Bangsa yang tidak punya levensdiepte (kedalaman hidup) adalah bangsa yang dangkal, yang cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan.”

​Ia memandang nilai-nilai Pancasila yang terangkum dalam “Gotong Royong” sebagai ruh utama pendidikan karakter. Gotong royong bukan sekadar kerja bakti, melainkan pengejawantahan dari karakter bangsa yang harus terus dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui lembaga pendidikan.

​Antara Hak Konstitusi dan Arus Neoliberalisme

​Menariknya, visi pendidikan Soekarno sangatlah progresif. Ia melihat pendidikan sebagai investasi kolektif negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan beban individu. Di masanya, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara masif agar rakyat jelata bisa mengakses ilmu pengetahuan tanpa tercekik biaya.

​Namun, zaman telah berubah. Hari ini, kita melihat pergeseran tajam. Pendidikan sering kali terjebak dalam logika pasar—menempatkan manusia sebagai human capital atau sekadar aset industri.

Di sini, tantangan bagi generasi muda adalah bagaimana menjaga api semangat “Manusia Merdeka” ala Soekarno di tengah gempuran pragmatisme ekonomi.

​Sejarawan Prof. Dr. Anhar Gonggong menegaskan bahwa visi pendidikan Bung Karno adalah “memanusiakan manusia”. Pendidikan harus mampu membuat seseorang melihat berbagai masalah dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan.

​Menitipkan Masa Depan pada Pemuda

​Bung Karno sangat meyakini bahwa masa depan Indonesia berada di pundak pemuda yang terdidik dan tercerahkan. Ia tidak hanya menginginkan generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.

​Pesan terkenalnya yang selalu relevan hingga kini adalah: