Pemangkasan kuota BBM bersubsidi memperburuk kecemasan dan kepanikan warga.
KOSONGSATU.ID–Kebijakan efisiensi energi yang diterapkan pemerintah pada awal tahun 2026 kini menuai ujian berat. Keputusan memangkas kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara tak langsung telah menanamkan benih keresahan di tengah masyarakat.
Begitu rumor geopolitik global bertiup, keresahan itu langsung meledak menjadi fenomena panic buying massal di berbagai daerah.
Sejak 5 Maret 2026, antrean panjang kendaraan roda dua dan empat mendominasi pemandangan di banyak SPBU wilayah Sumatera, mulai dari Aceh hingga Bengkulu. Masyarakat memborong Pertalite dan Solar karena termakan hoaks bahwa perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akan mengeringkan pasokan minyak nasional dalam waktu 21 hari.
Padahal, akar dari kepanikan ini juga tidak lepas dari sentimen domestik. Pada 27 Januari 2026, BPH Migas resmi menurunkan kuota Pertalite menjadi 29.267.947 kilo liter, turun 6,28 persen dari tahun 2025.
Kuota Solar pun ditekan menjadi 18.630.000 kilo liter. Kebijakan ini menimbulkan kecurigaan diam-diam bahwa pemerintah sedang membatasi akses energi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Pemerintah Yakinkan Publik
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, berupaya meredam kekacauan yang melumpuhkan arus logistik lokal tersebut. Ia meluruskan pemahaman keliru mengenai standar ketahanan energi.
”Itu kemampuan kita, standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari,” tegas Bahlil pada 8 Maret 2026. Angka tersebut, kata dia, adalah jaminan operasional Pertamina, bukan hitungan mundur menuju kekosongan stok di SPBU.
Pertamina juga memastikan bahwa tidak ada lonjakan harga di tengah antrean panjang tersebut. Harga Pertalite stabil di angka Rp10.000 per liter dan Solar di Rp6.800 per liter.
Perwakilan Pertamina Sumatera Utara, Effendi, mengimbau warga untuk berhenti melakukan pembelian berlebih.
”Stok aman. Isu yang berkembang tidak benar. Situasi sekarang berbeda dengan saat masa bencana banjir bandang pada akhir November 2025,” tutur Effendi di hari yang sama.
Insiden ini mengundang sorotan tajam dari parlemen. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengkritisi dampak psikologis dari kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tersosialisasi dengan baik.
”BBM langka dan menimbulkan situasi tidak kondusif… Ketika masyarakat mempercayakan kelancaran aktivitas mereka lewat transportasi darat yang bergantung pada BBM, maka kepercayaan itu harus dijaga dengan memastikan pasokan tersedia,” ucap Lia.
Kini, pemerintah dihadapkan pada tugas berat. Bukan sekadar memastikan pasokan mengalir ke tangki kendaraan warga, melainkan bagaimana merebut kembali kepercayaan publik agar kepanikan serupa tidak terus berulang setiap kali ada gejolak harga minyak dunia.***
Tinggalkan Balasan