Pernyataan elite PBNU dan tokoh nasional mengungkap perbedaan pilihan investor sebagai pemicu utama konflik internal.

KOSONGSATU.ID—Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menyebut perbedaan pandangan soal investor tambang menjadi salah satu pemicu utama konflik di tubuh PBNU. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Gaspol! Kompas.com bertajuk “Urusan Tambang, Gus Yahya Ikut Prabowo, Gus Ipul Ikut Jokowi” yang tayang pada Kamis (27/11/2025).

Menurut Ulil, ketidakselarasan muncul antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait siapa investor yang akan mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

“Perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul inilah yang membuat hubungan ini jadi bermasalah kan,” ujar Ulil, dikutip Jumat (28/11).

Lihat Juga:
Soal Pemberhentian Ketum PBNU: Syuriyah Persilakan Gus Yahya Ajukan Keberatan ke Majelis Tahkim

Perselisihan Pilihan Investor

Ulil menyebut Gus Yahya menginginkan pergantian investor agar sejalan dengan arah pemerintahan saat ini. Ia menilai investor sebelumnya tidak memiliki posisi politik yang kuat.

“Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki investor yang lain,” katanya.

Gus Yahya, lanjut Ulil, ingin PBNU bekerja sama dengan investor yang mendapatkan restu pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar organisasi berjalan searah dengan kebijakan nasional.

Sebaliknya, Gus Ipul memilih mempertahankan investor lama karena hubungan telah terjalin sejak era Presiden Joko Widodo.

“Karena sudah janjian dengan investor yang lama, ya sudah kita ikut investor yang lama, dan kebetulan investor yang lama ini secara politik posisinya kurang oke sekarang,” tutur Ulil.

Penguatan Pernyataan oleh Mahfud MD

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga mengungkap bahwa polemik PBNU memang berkaitan dengan pengelolaan tambang.

“Saya sudah bicara ke dalam, asal mulanya soal pengelolaan tambang. Konflik di dalam pengelolaan tambang, yang satu ingin ini, yang satu ingin itu,” tegas Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya, Selasa (25/11).

Usulan Jalan Tengah

Katib Aam Syuriyah PBNU periode 2010–2015, KH Malik Madani, mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada negara sebagai jalan keluar.

“Mafsadat-nya lebih besar daripada maslahatnya,” ujarnya. Dia menilai bahwa konflik tambang hanya memperkeruh hubungan di internal PBNU.

Di tengah kisruh elite, sejumlah warga Nahdliyyin menyampaikan keprihatinan karena perselisihan soal investor dianggap tidak mencerminkan tujuan organisasi. Mereka berharap PBNU kembali fokus pada agenda keumatan dan program Jam’iyyah. ***

Post Views: 245