Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan tidak mengetahui Hery Susanto memiliki kasus hukum ketika menjalani fit and proper test. Kini Hery ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejagung.

Iklan

KOSONGSATU.ID — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengaku tidak mengetahui Hery Susanto memiliki kasus hukum saat komisinya menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hery kemudian dilantik menjadi Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031.

Zulfikar menyampaikan permohonan maaf dan prihatin setelah Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, Jumat (17/4/2026).

“Karena terus terang kami tidak tahu persis masalah itu. Dan ketika fit and proper test dilakukan, kami juga percaya sepenuhnya dengan apa yang dihasilkan oleh timsel,” kata Zulfikar kepada wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta.

Baca Juga:
Praperadilan: Hak Semua Orang, Tapi Paling Lancar Buat Eks Pejabat

DPR Serahkan Sepenuhnya ke Tim Seleksi

Zulfikar menjelaskan Komisi II DPR saat itu mempercayakan sepenuhnya kepada tim seleksi calon komisioner Ombudsman RI yang sebelumnya sudah menyeleksi para calon.

Menurut dia, tim seleksi calon komisioner Ombudsman RI sudah bekerja sangat baik, transparan, dan objektif. Tim seleksi menghasilkan 18 nama yang kemudian diuji oleh Komisi II DPR.

“Ya kami berasumsi bahwa (nama-nama) itulah yang terbaik,” katanya.

Dari 18 nama itu, Komisi II DPR kemudian menyeleksi dengan uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya, sembilan nama lolos untuk dilantik menjadi komisioner Ombudsman RI 2026–2031, termasuk Hery Susanto sebagai ketua.

Baca Juga:
Majapahit Terapkan Hukuman Mati dan Perampasan Aset bagi Koruptor

Kejagung Ungkap Penerimaan Suap Rp1,5 Miliar

Kejaksaan Agung mengungkapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima uang suap senilai Rp1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

“Jadi, pada saat yang bersangkutan sebagai komisioner Ombudsman RI. Ini kejadian di tahun 2025, dan tahun 2025 ada penerimaan uang untuk saat ini saja kami bisa deteksi sekitar Rp1,5 miliar,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Jakarta, Kamis (16/4/2026).