Melawan Penindasan atas Nama Pembangunan

Iklan

Selain soal relasi agama dan kekuasaan, Alissa juga mengaitkan semangat Gus Dur dengan berbagai persoalan kebangsaan mutakhir. Ia menyinggung konflik di Papua, kriminalisasi petani, serta nasib masyarakat adat yang kerap menjadi korban proyek pembangunan.

Menurut Alissa, Gus Dur selalu berpihak pada kelompok yang terpinggirkan dan menolak penindasan atas nama pembangunan. Ketika rakyat kecil dan masyarakat adat harus menanggung dampak pembangunan, sosok Gus Dur, katanya, hadir sebagai teladan keberpihakan yang konsisten.

“Ketika kita melihat nasib orang-orang kecil dan masyarakat adat yang menjadi korban pembangunan, kita pasti ingat Gus Dur,” ujarnya.

Baca Juga:
Ratu Adil Dipercaya Selalu Datang, tapi Keadilan Tak Pernah Tiba

Autokritik dari Tebuireng

Nada kritik serupa sebelumnya juga disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam Puncak Haul ke-16 Gus Dur dan Masyayikh Tebuireng, Rabu malam, 17 Desember 2025. Di hadapan ribuan jamaah, cicit Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari itu menyoroti pergeseran orientasi yang terjadi di tubuh organisasi dan kalangan santri.

Ia menyebut adanya degradasi nilai, dari tujuan awal organisasi keagamaan sebagai jalan taqarrub ilallah menjadi kecenderungan mendekat pada penguasa. “Rasanya sekarang ini kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita,” ujar Gus Kikin.

Kehadiran Tokoh Nasional

Haul Gus Dur ke-16 di Ciganjur turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, meski kehadirannya disorot karena datang setelah acara pembukaan berlangsung. Sejumlah tokoh nasional lain juga tampak hadir, antara lain Mahfud MD, Lukman Hakim Saifuddin, serta Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Dari jajaran pemerintah, hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Baca Juga:
Gus Dur dan Tesis yang Mengubah Cara Kita Memandang Tasawuf

Haul Gus Dur tahun ini menegaskan bahwa warisan Abdurrahman Wahid bukan sekadar ingatan sejarah, melainkan kritik yang terus hidup. Indonesia Raya tiga stanza yang berkumandang di Ciganjur menjadi pengingat akan janji republik kepada rakyatnya—janji yang, menurut para pewaris gagasan Gus Dur, harus terus diperjuangkan agar tidak tinggal sebagai simbol semata.***