Dari Ciganjur ke Kediri, setelah melalui rentang waktu lebih dari dua dekade, ada satu pesan tak berubah: Indonesia harus membersihkan diri jika ingin tetap utuh.


KOSONGSATU.ID—Pada 18 Agustus 2025, sehari setelah perayaan kemerdekaan ke-80 Bangsa Indonesia, Kediri bakal menjadi panggung sebuah upacara yang tak biasa. Di bawah tema “Indonesia Mercusuar Perdamaian Dunia”, ratusan orang akan berkumpul untuk mengikuti Ruwatan Negara di Situs Persada Soekarno Ndalem Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bagi Panitia Ruwatan Negara, Kushartono, ini bukan acara seremonial belaka. Ia menyebutnya sebagai upaya membersihkan diri bangsa dari kelalaian besar yang sudah berlangsung delapan dekade: lupa bersyukur atas berdirinya negara.

Kus menuturkan, kemerdekaan hanyalah pintu masuk, sedangkan berdirinya negara adalah rumah yang harus dirawat. Rumah ini, kata dia, belum pernah diselamati secara khusus. Ia khawatir, tanpa rasa syukur, fondasinya akan lapuk, persatuan akan retak, dan bangsa akan mudah dipecah.

Ruwatan, dalam pandangannya, adalah kunci untuk menutup pintu perpecahan, menghapus prasangka, dan mengembalikan kesadaran bahwa negara ini adalah titipan Tuhan, bukan milik penguasa atau kelompok tertentu.

Repetisi Dua Dekade Silam?

Suasana menjelang ruwatan 2025 ini mengundang ingatan pada dua dekade silam, ketika seorang tokoh kharismatik bernama KH. Abdurrahman Wahid mengangkat tradisi yang sama menjadi bahasa politik nasional.

Pada 18 Agustus 2000, tiga pekan setelah pertemuan para tokoh bangsa di Yogyakarta, Gus Dur datang ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Situasi saat itu tegang; suhu politik memanas menjelang Sidang Tahunan MPR. Gus Dur memilih jalan yang tak lazim: bukan sekadar merundingkan kekuasaan di ruang tertutup, tetapi menggelar Ruwatan Bangsa sebagai simbol penyucian kolektif dari energi buruk yang mengancam persatuan.

Setahun kemudian, di halaman rumahnya, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Gus Dur memimpin Ruwatan Kemerdekaan.

Prosesi itu dimulai dengan mengheningkan cipta dan pembacaan teks Proklamasi. Penyair Leon Agusta membacakan puisi refleksi kemerdekaan. Wimar Witoelar berbagi pengalaman hidup merdeka. Lalu, Gus Dur menutup acara dengan orasi yang memadukan humor, kebijaksanaan, dan seruan untuk menjaga persatuan.

Bahkan, pada 2002, DPR RI menggelar ruwatan wayang kulit semalam suntuk di Gedung MPR/DPR, di mana Gus Dur hadir memberi dukungan penuh.

Ruwatan adalah Sarana Rekonsiliasi Nasional

Bagi Gus Dur, ruwatan bukan sekadar warisan budaya Jawa. Ia adalah sarana rekonsiliasi nasional. Dalam ritual yang sarat makna itu, ia merajut kembali hubungan antar-elite, menyapa rakyat dengan bahasa budaya yang mereka mengerti, dan menghubungkan spiritualitas dengan politik kebangsaan.

Kini, 23 tahun setelah ruwatan terakhir di era Gus Dur, gema itu terdengar lagi di Kediri. Bedanya, kali ini masalah yang dihadapi bukan sekadar krisis politik di pusat, melainkan krisis kesadaran kolektif seluruh rakyat.

Panitia Ruwatan Negara 2025 memanggil kembali semangat lama itu untuk tujuan yang lebih luas: membangkitkan rasa syukur yang telah lama tertidur.

Jika Gus Dur dulu ingin meredam bara politik, Kus ingin menyalakan kembali api kesadaran nasional.

Namun, di balik perbedaan konteks, keduanya berangkat dari pandangan yang sama: negara ini tidak akan kokoh hanya dengan aturan hukum atau kekuatan senjata. Ia membutuhkan roh yang bersih, rakyat yang ingat bahwa kemerdekaan dan kedaulatan adalah titipan, bukan hak yang bisa diabaikan.

Ruwatan menjadi cara untuk “menyetel ulang” jiwa bangsa, membersihkan luka dan kelalaian yang bisa merusak dari dalam.

Sejarah membuktikan, bangsa yang rajin membersihkan dirinya akan lebih tahan menghadapi badai.

Dari Ciganjur di awal 2000-an hingga Kediri di tahun 2025, benang merah itu tetap terjalin. Hanya berubah tangan, dari Gus Dur kepada generasi baru yang mencoba melanjutkan pesan: Indonesia harus terus mensyukuri dan merawat rumah besarnya, jika tak ingin runtuh.***