Amran menyebut beras SPHP Rp12.500 dijual Rp17.000 setelah dioplos. Delapan pejabat Bulog dan Bapanas dicopot.

KOSONGSATU.ID — Beras untuk menahan harga justru diduga dijual lebih mahal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut beras SPHP Rp12.500 per kilogram dipasarkan Rp17.000 setelah dioplos.

Keterangan itu disampaikan Amran di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Beras tersebut berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Menurut Amran, praktik itu mengganggu tujuan program yang menjaga keterjangkauan pangan.

Dugaan penyelewengan membawa urusan beras sampai ke meja jabatan. Amran menyatakan delapan pejabat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan.

Iklan
Baca Juga:
Harga Beras Cetak Rekor Rp15.769 per Kilogram, El Niño Mengancam Panen 2027

“Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot,” kata Amran, dikutip ANTARA.

Selisih Harga Rp4.500

Harga yang disebut Amran memperlihatkan selisih Rp4.500 per kilogram. Perbandingan itu merujuk pada dugaan praktik yang ditinjau pemerintah, bukan harga seluruh beras SPHP di pasaran.

Amran sebelumnya mendatangi Toko atau Rumah Beras Kayumanis di Matraman, Jakarta Timur. Ia menyebut temuan beras terkait dugaan penyalahgunaan di lokasi itu mencapai sekitar 600 ton.

Pemeriksaan kemudian berlanjut ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dugaan volume yang lebih besar masih memerlukan pendalaman aparat.

Baca Juga:
Kesuburan yang Datang Terlambat

Dalam laporan VOI yang terbit Jumat dini hari, Amran meminta seluruh pihak yang terlibat diproses hukum.

Permintaan itu berkaitan dengan dugaan perubahan penyajian beras SPHP sebelum dijual sebagai produk premium dengan harga lebih tinggi.

Sanksi Jabatan dan Pemeriksaan Pidana

Menurut Amran, sembilan orang dari pihak swasta telah diproses hukum. Satu orang di antaranya disebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Satgas Pangan akan menindaklanjuti pemeriksaan. Pencopotan pejabat merupakan langkah administratif; keterlibatan pidana masing-masing pihak masih harus dibuktikan.

Baca Juga:
Cadangan yang Dijual: Ketika Lumbung Negara Menambal Rak Ritel

Laporan yang menjadi dasar naskah ini belum merinci nama kedelapan pejabat maupun jawaban mereka atas pencopotan tersebut.***