Alokasi bedah rumah Jakarta mencapai 10.300 unit pada 2026. Tito meminta pemda ikut membiayai perbaikan hunian dan memperkuat pelayanan warga.
Pemerintah meningkatkan alokasi bedah rumah di Jakarta menjadi 10.300 unit pada 2026, dari 158 unit tahun sebelumnya. Pemerintah daerah diminta ikut menyediakan anggaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permintaan itu saat meninjau kegiatan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026.
“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI menganggarkan program-program ini,” kata Tito, sebagaimana disiarkan Metro TV, Minggu, 25 Oktober 2026.
Tito meminta dukungan DPRD agar perbaikan hunian warga masuk dalam penganggaran daerah. Imbauan serupa ditujukan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penanganan kawasan rentan persoalan sosial perlu menyentuh kondisi hunian dan ekonomi keluarga. Penegakan hukum perlu dibarengi pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Jakarta Menjangkau Wilayah Pesisir
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi Jakarta menjadi 10.000 rumah di wilayah perkotaan dan 300 rumah di Kepulauan Seribu.
Lima kota administrasi masing-masing mendapat 2.000 unit. Khusus Jakarta Barat, bantuan tersebar di delapan kecamatan dan 50 kelurahan. Cengkareng memperoleh 213 unit.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menemui tiga calon penerima bantuan. Salah satunya Ester Yacoba Sumakul, yang tinggal sendiri di rumah seluas sekitar 50 meter persegi.
Atap rumah Ester rapuh dan bocor, sedangkan lantainya rusak. Rumah itu juga belum memiliki sanitasi serta penghawaan yang memadai.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kondisi sosial ekonomi menjadi pertimbangan penetapan penerima.
“Ibu juga sudah berumur 60 tahun, tidak bekerja, serta tinggal sendirian,” kata Amalia dalam keterangan Kementerian PKP, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Perbaikan rumah tersebut dijadwalkan mulai 10 November dan selesai 24 Desember 2026. Pemprov DKI juga akan mengkaji legalitas lahan untuk mendukung pelaksanaan bantuan.
Capaian Nasional Mencakup Berbagai Skema
Secara nasional, Kementerian PKP melaporkan pembangunan dan renovasi 937.671 rumah hingga 15 Oktober 2026. Rinciannya, 466.951 rumah baru dan 470.720 rumah renovasi.
Dari jumlah itu, 236.300 unit berasal dari program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PKP. Sebanyak 235.263 unit tercatat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan angka tersebut dalam paparan yang disiarkan kementerian dan dikutip detikProperti, Minggu, 25 Oktober 2026.
Adapun 701.371 unit lainnya berasal dari berbagai dukungan di luar APBN Kementerian PKP, termasuk anggaran instansi lain, pemerintah daerah, pembiayaan rumah, dan insentif.
Dengan cakupan tersebut, capaian nasional merupakan gabungan pembangunan, renovasi, pembiayaan, dan fasilitasi perumahan melalui sejumlah skema.
Di Kampung Ambon, perbaikan rumah juga dipadukan dengan dukungan sertifikasi melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta permodalan usaha keluarga.
“Program terpadu seperti ini yang sudah dilakukan Pak Ara bersama Kementerian ATR/BPN dan PNM sangat bermanfaat untuk rakyat kecil,” kata Tito.***
Tinggalkan Balasan