Skema WFH nasional bagi ASN dan swasta segera berlaku usai Lebaran.
KOSONGSATU.ID – Pemerintah mengambil langkah taktis merespons gejolak ekonomi global yang memanas. Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) berskala nasional kini tengah disiapkan secara serius.
Langkah ini tidak lagi sekadar wacana belaka, melainkan respons strategis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) harian di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah yang terus mengerek harga minyak dunia.
Skema kerja yang saat ini sedang dirumuskan menetapkan pemberlakuan satu hari WFH dalam lima hari kerja sepekan. Kebijakan efisiensi ini menyasar aparatur sipil negara (ASN) pusat, ASN daerah tingkat pemerintah daerah (Pemda), hingga para pekerja di sektor swasta.
Target utamanya sangat jelas. Pemerintah ingin menekan mobilitas komuter harian masyarakat demi efisiensi anggaran negara yang kini mulai terbebani oleh fluktuasi harga energi global.
Menjaga Postur Anggaran
Wacana strategis ini pertama kali digulirkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2026. Dia melihat adanya urgensi penghematan besar-besaran, berkaca pada langkah pemotongan hari kerja yang diterapkan oleh negara lain seperti Pakistan saat menghadapi krisis serupa.
Prabowo menegaskan bahwa pengurangan mobilitas harian akan berdampak langsung pada penghematan BBM secara masif di dalam negeri.
”Bekerja dari rumah. Kita efisiensi. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang besar. Umpamanya ASN dan pejabat tidak usah ke kantor. Mengurangi macet dan melaksanakan penghematan BBM besar-besaran,” ujar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Selasa (17/3/2026).
Rencana besar ini kemudian dimatangkan oleh jajaran menteri terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa penerapan WFH sehari sepekan tersebut memang sedang dalam tahap persiapan. Hal ini disampaikannya secara langsung kepada publik usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.
0 Komentar